Jokowi Tak Suka Anies Nyapres Dalam Buku SBY, Presiden ke-6 RI Ungkap Pendapatnya

TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak suka dengan Anies Baswedan dalam buku SBY.

Dalam buku SBY itu juga Jokowi disebut tidak menginginkan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan buku terbarunya berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi".

Dalam buku tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu memaparkan pendapatnya soal anggapan Presiden Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan.

SBY berpendapat, sebenarnya ia tak mempersoalkan bila Presiden Jokowi tidak menyukai mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Itu hak beliau. Tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula Presiden kita disalahkan," kata SBY dikutip TribunSumsel.com dalam bukunya versi digital, Selasa (4/6/2023).

Baca juga: Buku SBY Terbaru, Blak-blakan Ungkap Isi Hati Jokowi Tentang Anies Baswedan di Pilpres 2024

Bahkan, kata SBY, Presiden Jokowi juga tak bisa dianggap melanggar hukum bila dalam bekerja secara politik terkesan berupaya agar Anies Baswedan gagal nyapres.

Karena itu, SBY sependapat ketika pihak yang mendukung Jokowi mengatakan langkah-langkah tersebut tidak melanggar undang-undang.

"Ya, politik memang begitu," ujar SBY.

Baca juga: Buku SBY Menyinggung Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024, Presiden Akhirnya Bereaksi

Namun yang menjadi persoalan, lanjut SBY, apabila cara yang dipilih oleh Jokowi untuk mencegah Anies Baswedan menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang Presiden.

Apalagi, kalau langkah-langkahnya itu sudah masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan.

"Misalnya dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum, dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu," kata SBY.

Menurut SBY, seandainya memang secara hukum Anies Baswedan terbukti bersalah, tentu rakyat bagaimanapun mesti menerimanya.

Tetapi kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa Anies bersalah, maka hal itu akan menjadi kasus yang serius.

"Saya tidak akan membahas dampak seperti apa secara sosial, politik dan keamanan kalau hal itu terjadi. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi etika dan hukum," kata SBY.