Pemkot Lubuklinggau Belum Tertarik Gunakan Mobil Listrik Untuk Kendaraan Dinas, Ungkap Alasan

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau belum tertarik menggunakan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terus berupaya meningkatkan penggunaan mobil listrik di Sumsel.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau, Zulfikar menyampaikan, bila Pemkot Lubuklinggau tidak punya anggaran untuk membeli mobil listrik.

Namun, kedepan bila diwajibkan, secara otomatis pihaknya harus menyiapkan anggaran, mengingat untuk ukuran mobil yang beredar saat ini saja harganya ratusan juta.

"Yang model kecil (Wuling) kemarin harganya Rp.300 lebih, dari mana anggaran sebanyak itu," ujarnya pada wartawan, Minggu (25/6/2023).

Baca juga: 3 Pelaku Bobol Rumah Gasak TV dan Perhiasan di Indralaya Ogan Ilir, Berdalih Iseng

Menurut Zulfikar untuk edaran lisan sudah pernah mendengar, namun untuk edaran secara tertulis belum ada, walau pun pak Gubernur Sumsel sudah memakai mobil listrik saat ini.

"Edaran resminya belum ada, mungkin nanti secara bertahap, bisa saja seperti itu," ungkapnya.

Ditambah saat ini fasilitas pendukung untuk mobil listrik di Kota Lubuklinggau
belum banyak, saat ini baru ada di depan kantor PLN Lubuklinggau.

"Sejauh ini belum memadai, karena kalau kita lihat meski pemerintah pusat gencar sosialisasi, sampai sejauh ini belum memasyarakat," ujarnya.

Namun kata Zulfikar, bisa saja kedepan yang diwajibkan para pejabat lebih dulu, mengingat satu mobil listrik itu harganya sangat mahal.

"Untuk Pemkot Lubuklinggau mulai tahun depan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tidak lagi akan membeli mobil dinas dan akan menggunakan sistem sewa," ungkapnya.

Menurutnya, pengadaan mobil dinas sistem sewa ini dianggap jauh lebih efisien dan lebih hemat bila dibandingkan dengan pengadaan.

"Satu saja mobil dinas untuk kepala dinas seperti Innova Zenix itu saja harganya hampir Rp.500 juta, sedangkan jumlah dinas banyak, jadi untuk sementara kalau sewa hanya Rp 13 juta perbulan, jadi lebih hemat," ujarnya.

Zulfikar pun mengatakan, kedepan pengadaan mobil dinas baru hanya untuk wali kota, wakil wali kota dan ketua DPRD sementara untuk dinas-dinas lainya sistemnya menggunakan sewa.

"Sistem sewa kepada pihak ketiga, sistem sewa ini kalau kita hitung sangatlah menguntungkan kita, dimana biaya pemeliharaan kita tidak mengganggarkan lagi," ungkapnya.