Klaim 50 Persen Bacaleg PSI Palembang Mengundurkan Diri, Rombongan Eks Kader Datangi KPU Palembang

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG -- Puluhan pengurus dan Bacaleg PSI Palembang yang mengundurkan diri dari partainya mendatangi KPU Palembang untuk bersilahturahmi dan konsultasi, Kamis (22/6/2023).

Mantan pengurus dan bacaleg PSI Palembang yang mengundurkan diri bermaksud berkonsultasi dengan KPU Palembang untuk penarikan diri sebagai calon wakil rakyat Palembang ke depan dari jalur PSI.

"Setekah kita mengundurkan diri sebagai kader dan anggota PSI Palembang, maka konsekuensinya menarik diri dari bacaleg melalui jalur PSI. Kami sudah dapat masukan dan lakukan segera penarikan berkas, " kata eks Sekretaris DPD PSI Palembang Emamanuela Dasawati Sitinjak bersama eks ketua Toni dan Bacaleg lainnya.

Baca juga: Ahmad Dani Kemalingan Motor di Pedamaran Timur OKI, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Wati sendiri mengklaim hampir 50 persen dari 50 Bacaleg yang didaftarkan ke KPU Palembang mundur dari Pencalegan melalui PSI.

Ia mengembalikan hak politik kepada masing-masing Bacaleg jika hendak tetap maju sebagai Bacaleg.

'Lebih dari 50 persen atau 36 dari daftar penuh kita daftarkan. Kami jelas menghargai hak politik masing- masing, kalau pun kedepan nanti akan merapat ke partai lain, itu adalah hak mereka dan kita tidak bisa mencampurinya. Tapi saat ini yang kami lakukan izin pamit dan mundur, " paparnya.

Ia pun tak ingin berpolemik terkait kemunduran massal kader PSI tersebut, dikaitkan dengan polemik dan isu yang beredar diluar.

"Menanggapi statmen isu diluar, kami hanya menanggapi tolong hargai keputusan kami, yang kami inginkan hanya izin pamit untuk mundur dengan ketetapan hati kami dengan kesadaran hati kami tanpa ada paksaan apapun. Keputusan ini diambil dari kami rasakan, kembali lagi apabila Rumah yang kami bangun dari awal hingga sangat bagus itu, menjadi tidak nyaman, maka tidak adalagi yang kami lakukan selain pamit keluar dan mundur. Tapi isu- isu banyak diluar tolong hentikan, kami hanya izin pamit dan mundur dan berjuang bersama dan hargai putusan kami, " ungkapnya.

Wati sendiri mengungkapkan alasan dirinya dan kader lainnya banyak mundur, itu hanya dinamika yang ada di internal partai.

"Alasannya ini dinamika internal, dan tidak perlu dijelaskan, kami mencoba beretika polik halus dan elegan. Pastinya PSI bukan rumah tepat dan myaman lagi bagi kami, sehingga kami pamit, " tandasnya.

Sementara komisioner KPU Palembang divisi Teknis Penyelenggaraan M Johni menerangkan, partai bisa melakukan perbaikan Bacaleg nya selama masa perbaikan.

'Nah, terkait PSI ini bisa dilakukan dan mereka mengatakan menarik berkas sudah mengundurkan diri. Artinya partai bisa mencoret mereka nantinya, " papar Johni.

Disisi lain, verifikasi administrasi berkas Bacaleg yang ada sudah dilakukan dan mayoritas berkas syaratnya yang masih kurang.

"Kalau yang ganda ada sekitar tujuh Bacaleg, baik internal maupun ekternal partai. Nanti akan kita laporkan ke partai untuk diselesaikan, " pungkas Johni.

Polemik PSI Palembang

Kader dan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ramai-ramai mengklaim telah mengundurkan diri dari partainya sebagai bentuk kekecewaan.

Namun ternyata, kader dan pengurus PSI Palembang bukan ramai-ramai mengundurkan diri melainkan dipecat.

Ternyata banyak kesalahan yang sudah dilakukan sehingga PSI Palembang mengambil tindakan tegas.

Permasalahan ini bermula dari dipecatnya Ketua DPD PSI Palembang, Toni karena diduga melakukan sejumlah kesalahan berat yang menyalahi aturan partai.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Palembang, Dedi.

Menurut Dedi, eks Ketua DPD PSI Palembang Toni ternyata bukan saja melakukan pemungutan 'mahar' para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Palembang.

Tetapi banyak pelanggaran sehingga DPP PSI melakukan pemecatan.

"Jadi, bukan hanya itu (mahar), tapi baju partai yang disablon ternyata semua atas nama pribadi yang bersangkutan. Padahal baju dari DPP itu ada 300 lembar untuk dibagikan DPC se Palembang, tapi tidak dibagikan hanya pada pribadi Toni, " kata Dedi.

Lalu, secara administrasi sejak dipimpin Toni, DPD PSI Palembang nyatanya tidak memiliki kantor hampir 4 dipimpinnya.

 "Nah, secara administrasi kepartaian harusnya mereka sudah menyiapkan dari awal, tapi nyatanya empat tahun belum ada, " paparnya.

Kemudian, dana verifikasi partai sebesar Rp 16 juta, tidak dibagikan dan dikomunikasikan dengan DPC se Palembang.

"Nah, dalam pengumpulan mahar Bacaleg diminta dana Rp 5 juta, dimana keterangan Rp 2 juta untuk KPU, dan sisanya untuk dana kampanye. Ini jelas diluar AD ART partai sehingga ada tindakan tegas, " paparnya.

Selain itu, kepengurusan DPD PSI Palembang yang dipimpin Toni, tidak pernah berkomunikasi dengan DPW dan cenderung arogan, padahal jelas dari struktur partai DPD ada dibawah naungan DPW.

"Selama ini DPW, DPD dan DPC dak pernah komunikasi dan koordinasi. Mereka menganggap tidak harus tunduk dengan DPW, karena mereka merasa sudah duluan dibentuk dibanding DPW, " tegasnya.

Dengan kesalahan yang dibuat Toni, maka DPP akhirnya mengambil sikap dengan melakukan pemecatan kepada Ketua DPD PSI Palembang (Toni) pada 9 Juni lalu, dan SK kedua pada 16 Juni 2023 yang telah menunjuk kepengurusan baru dengan dinahkodai Dedi sebagai ketua, Sekretaris Heri dan Bendahara Yuliana Veronika Raja Guk Guk.

Dedi sendiri mengaku, meski ada gejolak kepemimpinan di DPD PSI Palembang iya yakin hal ini tidak berpengaruh banyak terhadap pencalegan yang ada, mengingat hampir 70 persen Bacaleg yang didaftarkan di KPU, tetap bersedia melanjutkan.

"Kalau ada yang nyebarang partai menyilahkannya, tapi InsyaAllah penggantinya sudah siap, dan kita targetkan empat kursi nantinya di dapat di DPRD Palembang pada Pemilu 2024," pungkasnya.