Banyak Oknum RT di Banyuasin Buat Data Warga Miskin Baru Ternyata Hidup Layak, Reaksi Askolani

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN - Terungkap banyak oknum RT di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang membuat data warga miskin baru namun setelah dicek rupanya memiliki hidup layak.

Ulah oknum-oknum RT tersebut dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin kepada Bupati Banyuasin H Askolani Jasi dan Wakil Bupati H Slamet Somosentono dalam rapat koordinasi Kecamatan di Desa Berlangu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Temuan itu yang disebut menjadi alasan tiba-tiba jumlah angka kemiskinan meningkat di Kabupaten Banyuasin.

Dari situ, kembali dilakukan pengecekan secara langsung dan ternyata hasilnya tak seperti yang dilaporkan.

"Kami melakukan croscek lagi, ternyata memang saat di lapangan berbeda. Mungkin pemahaman orang berbeda saat petugas kami melakukan pendataan, makanya ada ketua RT yang membuat warganya yang tidak miskin dibuat miskin," kata Kepala BPS Kabupaten Banyuasin Sunita, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Ada Pernyataan Banyuasin Siap Lepas Tegal Binangun ke Palembang, Begini Respon Tegas Bupati Askolani

Hal inilah yang sangat disayangkan karena melaporkan kepada petugas BPS dengan data yang tidak sesuai.

Seharusnya, fakta yang ada harus dilaporkan agar menunjukan jumlah penduduk yang betul-betul miskin.

Karena, dalam sensus penduduk miskin yang dilakukan BPS Banyuasin pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Banyuasin menjadi posisi pertama di Sumsel yang mengalami penurunan penduduk miskin terbanyak.

Setidaknya, penurunan penduduk miskin sebanyak 88.55 jiwa atau 10.00 persen dari jumlah penduduk sebanyak 839. 401 jiwa.

"Untuk saat ini, lagi dilakukan pendataan ulang dan hasilnya belum final. Kalau mengacu pada hasil-hasil pendataan tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun mengalami penurunan penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin," pungkasnya.

Sedangkan Bupati Banyuasin H Askolani Jasi didampingi Wakil Bupati H Slamet Somosentono terkait adanya ketua RT yang sengaja membuat data miskin baru menuturkan, bila adanya miskomunikasi yang terjadi di lapangan terkait pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Banyuasin.

"Inilah yang harusnya tidak dilakukan RT, dengan membuat warganya yang sebetulnya hidupnya layak menjadi kategori keluarga miskin. Makanya, kami minta dengan BPS untuk betul-betul di crosscek ke lapangan dan faktanya sengaja dibuat-buat oknum RT lah. Tidak semua RT melakukannya," kata Askolani.

Lanjut Askolani, sebaiknya RT bisa melaporkan data warga atau masyarakatnya yang sesuai kepada petugas BPS. Selain itu, pihak BPS juga diminta untuk lebih sering mensosialisasikan kegiatan yang sifatnya pendataan mengenai kependudukan.

Sehingga, masyarakat juga bisa paham apa tujuan dari pendataan yang dilakukan BPS. Dengan kata lain, bisa mendapatkan data yang akurat dan mengecekan sehingga tidak bisa direkayasa RT.

"Sudah dilakukan pengecekan ulang dan ternyata, itu merupakan masyarakat yang hidup layak. Tujuannya, bila ada hal-hal yang bersifat bantuan, bantuan yang diberikan memang betul-betul tepat sasaran," pungkas Askolani.