Anies Baswedan Sebut Tidak Fair Usai Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024, Ungkap Kekhawatiran Masyarakat

Herzaky melanjutkan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Presiden Jokowi.

"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY," sambungnya.

Kemudian dikatakannya hal itu ditambah dengan biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak.

"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," tegasnya.

Herzaky melanjutkan apalagi kalau pakai cawe-cawe, berupaya melakukan hal-hal di luar tugas dan tanggung jawabnya.

"Untuk kepemimpinan nasional, ada batasan-batasan yang seharusnya tidak dilanggar oleh presiden. Beliau tugasnya memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, intimidasi, dan kecurangan. Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan," kata Herzaky.

Menurut Herzaky hal itu agar Presiden Jokowi bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Megawati di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014.

"Yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil. Bukan memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024," jelasnya.

Herzaky menegaskan bahwa pilpres itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden. Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe.

"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," katanya.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan seharusnya Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi dan harus netral dalam kontestasi pilpres.

"Ini kekhawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik sekali lagi seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya harus netral," kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023) sore.

Sugeng menuturkan bahwa konstitusi negara juga telah mengamanatkan agar presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negaea harus netral.

Sebab, keputusan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan domain partai politik.

Karena itu, Sugeng pun mengharapkan pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe tidak dalam rangka penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk mendukung salah satu capres.