Denny Siregar Ungkap Sosok yang Paling Panik Jika Pemilu 2024 Menerapkan Proporsional Tertutup

TRIBUNSUMSEL.COM - Salah satu penggiat media sosial di Indonesia Denny Siregar turut berkomentar terkait isu Pemilu 2024 yang disebut bakal menerapkan proporsional tertutup.

Sebelumnya, isu tersebut ramai jadi perbincangan usai dicetuskan pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana.

Denny  Siregar menyebutkan, jika sosok yang paling panik saat pemilu menerapkan sistem proporsional tertutup ialah para calon legislatif (caleg), bukan parta politik.

Melalui akun twitternya @Dennysiregar7, Denny Siregar mengatakan sebenarnya sistem pemilihan umum baik terbuka ataupun tertutup adalah masalah internal partai.

"Sistem proporsional terbuka/ tertutup itu adalah masalah internal partai.

Selama ini terbuka, yg dicoblos bukan hanya partainya tapi calegnya. Trus mau bikin tertutup, coblos partainya aja.

Lha gua aja ga kenal orang yg nyaleg, akhirnya maen tusuk aja, Jadi ga ngaruh apa2" tulisnya.

Namun, Denny Siregar menyebutkan, sosok yang paling panik jika memang sistem proporsional tertutup ini diterapkan pada Pemilu 2024 ialah para calon legislatif (caleg) partai.

Karena menurutnya, yang bakal menentukan siapa yang bakal menjadi anggota DPR ialah ketua partai, bukan pemilih.

"Yang panik kalo sistem proporsional tertutup ya caleg2 partai. Krn yg nentukan siapa yg jadi dpr ya ketua partainya, bukan pemilih.

Apalagi artis2 yg nyaleg, cuman jadi umpan doang spy partai itu menang. Belum tentu dia jadi anggota dpr.

Itu fakta. Menyakitkan memang," pungkasnya.

Sebelumnya pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut MK  akan putuskan proses Pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup.

Ini diterima informasi terkait sistem Pemilu Legislatif sesuai gugatan Nomor 114/PUU-XX/2022.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," tulis Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99, dikutip Minggu (28/5/2023).

Denny menyebut, putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK.

Dimana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim.

Perihal darimana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut. Terpenting kata dia, informasi yang dia terima itu kredibel.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," ucap Denny dilansir Tribunnews.com .

Jika memang pada putusan nantinya MK mengabulkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup, maka kata dia sistem pemilu di Indonesia akan kembali ke masa orde baru (orba).

"Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Singgung Sikap SBY Soal Bocoran Putusan Pemilu 2024, Denny Indrayana Bisa Disanksi

Baca juga: SBY Mengaku Ditelepon Mantan Menteri Usai Moeldoko Ajukan PK : Ada yang Ingin Demokrat Gagal Pemilu

Dalam unggahannya itu juga, Denny menyampaikan kondisi politik tanah air saat ini.

Salah satunya yakni perihal penegakan hukum di Indonesia yang didasari pada putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK.

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun," kata Denny.

"PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", Istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal," sambungnya.

Petugas mendapati surat suara telah tercoblos mulai dari DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Presiden telah tercoblos di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu. (NANDO)

"Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan. Salam integritas!" tutup Denny.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi telah rampung menggelar sidang Uji Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem proporsional terbuka pada Selasa (23/5/2023).

Sidang dengan materi perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tuntas dilaksanakan setelah mengagendakan keterangan pihak terkait Partai Nasdem dan Partai Garuda.

“Hari ini akan menjadi sidang terkahir,” ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra di persidangan, Selasa.

Dengan demikian, maka pihak terkait sudah tidak bisa lagi mengajukan saksi ahli untuk memberikan keterangan. Sebab MK telah menetapkan batas pengajuan ahli tersebut pada 18 April 2023 lalu.

Ia menambahkan jikapun ada permohonan keberatan dari pemohon, maka itu disampaikan dalam kesimpulan.

“Jadi ini perlu penegasan-penegasan terutama yang memungkinkan penambahan waktu, karena kita akan segera menyelesaikan permohonan ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa setelah persidangan hari ini, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak terkait.

Penyerahan tersebut diserahkan paling lambat 7 hari kerja usai sidang terakhir ini digelar.

Setelah tahapan tersebut selesai, Mahkamah akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan waktu menggelar sidang putusan sistem pemilu.

“Acara selanjutnya atau agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak, termasuk pihak terkait.”

“Penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu 31 Mei 2023 jam 11.00 WIB,” tuturnya.

Namun demikian, hingga sidang selesai dan ditutup pada sekira pukul 12.36 WIB, MK belum menyatakan kapan sidang putusan gugatan sistem pemilu ini akan dilaksanakan.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News