Listrik KONI Sumsel Diputus PLN, Nunggak 3 Bulan Rp 33 Juta, Tanggapan Pemprov Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Listrik di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman Palembang diputus PLN lantaran menunggak tagihan rekening listrik selama 3 bulan sebesar Rp 33 juta.

Kondisi ini ditanggapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Menurut Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sumsel Bidang Olahraga Eko Agus Sugianto mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel turut prihatin atas apa yg dialami KONI Sumsel.

"Namun Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) telah menganggarkan kebutuhan operasional KONI melalui dana hibah tahun anggaran 2023," kata Eko saat dikonfirmasi, Jumat (19/5/2023).

Baca juga: Ini Nomor Call Center Puskesmas di Banyuasin, Permudah Pelayanan Kesehatan

Menurutnya, sepengetahuannya keterlambatan pencairan dana hibah disebabkan keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI tahun 2023, karena belum ada kesepakatan ditubuh KONI sendiri waktu itu.

"Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dispora Provinsi Sumsel saat ini telah berupaya untuk mempercepat proses pencaiaran sesuai mekanisme peraturan yang berlaku," ungkapnya

Sementara itu terkait kasus yang menimpa KONI, ia berharap semoga rekan-rekan di KONI bisa segera menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan baik.

"Supaya KONI bisa fokus kembali untuk membina atlet-atlet potensial dalam rangka persiapan Pra PON dan PON Aceh-Sumut serta multieven PORPROV Lahat Tahun 2023," ungkapnya

Sementara itu Kepala Dinas Dispora Provinsi Sumsel, H Rudi Irawan S.Sos M.Si menambahkan, ia benar untuk dana hibah masih diproses sesuai ketentuan.

Pelayanan Tidak Bisa Maksimal

Pasca menunggak tagihan rekening listrik selama 3 bulan sekitar Rp 33 juta, kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel di Jl Jenderal Sudirman Palembang gelap gulita setelah aliran listriknya diputus PLN.

"Kita masih work from home akibat listrik nunggak. Sudah tiga minggu listrik di KONI padam. Kenyataannya duit kita tidak ada.

Kita pengurus sudah menutupi untuk bulan Januari, Februari bisa nalanginya," ungkap Sekum KONI Sumsel Ir Suparman Romans, Kamis (18/5/2023).

Kemudian sejak bulan Maret, April sudah tidak sanggup lagi untuk menalanginya. Saat ini pihak KONI sedang memproses pengajuan anggaran ke Gubernur Sumsel, melalui Dispora Sumsel untuk pencairan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana KONI Sumsel 2023.

"Kemarin kita sudah koordinasi dengan pengurus lagi untuk kumpulkan talangan lagi. Ini kita masih kumpulkan. Ini sudah masuk tiga bulan nunggak listrik sekitar Rp 33 juta.

Kalau sebulan itu tagihan sekitar Rp 13 juta. Tapi karena sebulan terakhir ini listrik dipadamkan jadi agak turun tagihannya," terangnya.

Stafsus Walikota Palembang Bidang Generasi Muda mengatakan informasi dari Dispora Sumsel, proses NPHD baru naik ke Gubernur.

Dan itu biasanya tidak langsung cair. Karena setelah nantinya persetujuan baru berkas tersebut akan turun lagi.

"Barulah nanti Dispora bersurat untuk pencairan. Diperkirakan seminggu hingga dua minggu lagi," katanya.

Diakui Suparman selama diputusnya aliran listrik di kantor KONI Sumsel, kerja pelayanan tidak bisa maksimal karena semua administrasi menggunakan komputer.

"Makanya kita buat kebijakan kawan-kawan standby saja di KONI mana yang ada dokumen untuk kita layani kita bawa ke rumah dulu, dikerjakan di rumah," paparnya.

Mantan Ketua Umum KONI Kota Palembang ini juga menjelaskan dengan belum cairnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana KONI Sumsel 2023, otomatis dana pembinaan juga ikut mandek.

Ya pastilah (ikut mandek). Karena semua anggaran di dana hibah itu. Dana pembinaan atlet-atlet yang unggulan, untuk Kejurnas, semua masih menunggu dan kita jelaskan apa adanya faktanya mang seperti itu.

Karena kalau kita mau mencari dana talangan nanti jadi masalah lagi," jelasnya.

Ia juga menerangkan memang jadwal pencairan dana hibah untuk KONI setiap tahun itu paling cepat di bulan Mei.

"Itu sudah menjadi tradisi paling cepat cairnya bulan Mei. Kemarin kan mestinya berbarengan dengan NPCI di awal Mei.

Tapi karena ada revisi penyesuaian karena ada koreksi juga masukan dari Dispora untuk komposisi RKA-nya itu.

Dari koreksi inilah jadi memakan waktu. Baru selesai seminggu yang lalu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Kadispora. Nah ini baru naik berkas itu," terangnya.

Suparman mengatakan dana tersebut tidak bisa diantisipasi untuk ditalangi lantaran jumlahnya cukup besar sebelum pencairan.

"Karena dananya besar. Kalau barangkali cuma sejuta dua juta masih bisa kita. Ini juga pengurus, staf belum ada yang menerima mengganti transport atau honor sejak bulan Januari hingga sekarang," katanya.

Sebetulnya kata Suparman kondisi ini sangat prihatin termasuk staf karyawan KONI namun masih sabar menunggu pencairan.

"Ya seperti itulah mau diapakan lagi. Memang ini harus dipahami juga oleh pihak-pihak luar bahwa bukan dana ini tidak standby, tidak ready dari Januari.

Kita tidak menyalahkan pihak mana, kondisinya memang seperti itu," pungkasnya.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Sripoku.com

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel