Husein Tetap jadi Guru PNS Usai Bertemu dengan Bupati Pangadaran: Semua Dipertimbangkan

TRIBUNSUMSEL.COM - Guru muda, Husein Ali Rafsanjani akhirnya tetap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) usai bertemu dengan Bupati Pangadaran, Jeje Wiradinata di rumah dinas Bupati di Kabupaten Pangandaran , Kamis (11/5/2023).

Diketahui, pertemuan Husein dan Jeje digelar secara tertutup selama satu jam.

Dalam pertemuan itu, Husein dan Bupati Pangandaran membahas soal pernyataan Husein yang mengaku diintimidasi usai melaporkan dugaan pungutan liat (pungli) saat pelatihan dasar (Latsar) calon pengawai negeri sipil pada tahun 2020.

Atas ancaman itu, Husein mencabut laporan dan memilih untuk mengundurkan diri.

Mengutip Kompas.com, setelah bertemu dengan Bupati Pangandaran, Husein akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi ASN.

"Saya tetap mau jadi guru," ungkap Husein usai bertemu bupati, Kamis sore.

Usai viralnya kasus ini, Husein sempat mendapat tawaran dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mengajar di SMA.

Tak hanya itu, Husein juga diminta oleh Bupati Jeje untuk tetap mengajar di Pangandaran.

Baca juga: Alasan Kepala BKPSDM Pangandaran Dinonaktifkan Sementara Buntut Laporan Husein Soal Pungli

Kendati begitu, menurutnya kedua tawaran itu baik dan sesuai dengan keinginannya untuk menjadi seorang guru.

"Semuanya dipertimbangkan. Dua-duanya pilihan baik, tetap jadi guru. Selamanya jadi guru," ungkap Husein.

Kepala BKPSDM Dinonaktifkan

Usai bertemu Husein, Bupati Jeje mengatakan bahwa dia telah menonaktifkan sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran, Dani Hamdani.

Usai klarifikasi sejumlah pihak, Jeje menyimpulkan ada indikasi intimidasi yang dilakukan terhadap Husein. Husein sempat dipanggil BPKSDM Pangandaran.

Baca juga: Nasib Dani Hamdani Sebut Husein Ali Tak Layak Jadi PNS, Ridwan Kamil Rekomendasikan Dicopot

Dia diinterogasi oleh 12 pegawai selama enam jam terkait laporan dugaan pungli. Menurut Jeje, dipanggil dan disidang selama enam jam, merupakan bagian dari intimidasi.

Penonaktifan Kepala BKPSDM juga sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.