BREAKING NEWS: Honorer Pemkot Lubuklinggau Tak Dapat THR, Pemerintah Ungkap Tak Ada Anggaran

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Sebanyak 2.758 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tak dapat tunjangan hari raya (THR) 2023. 

Pasalnya, tahun ini Pemkot Lubuklinggau tak menganggarkan THR untuk tenaga honorer seperti yang dilakukan oleh daerah lain.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lubuklinggau, Zulfikar menyampaikan bila memang untuk THR honor tidak dianggarkan sama sekali.

"Untuk THR tidak kita anggarkan, jadi tidak ada anggarannya," ungkapnya pada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Menurutnya bila mau dianggarkan nanti menyalahi aturan karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat.

"Lain kalau dengan Sekayu karena memang dari awal sudah dianggarkan, karena memang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka besar," ujarnya.

Baca juga: Siswa SMAN 1 Tanjung Batu Ogan Ilir Raih Medali Emas OSNK di Banjarnegara, Ingin Jadi Dokter

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, Trisko Defriansah mengatakan Pemkot hanya bisa memberikan THR untuk ASN (PNS dan PPPK), sesuai dengan regulasi dari pusat.

Terkait daerah Muba yang honorernya dapat THR, ia meyakini kondisi keuangannya mencukupi untuk memberikan seluruh tenaga honorer.

"Sebenarnya bisa saja PAD atau Dana Bagi Hasilnya cukup banyak, sehingga bisa memberikan THR kepada seluruh tenaga honorer. Sementara untuk kondisi anggaran kita yang tidak memungkinkan ini, kita belum bisa menganggarkan untuk pemberian THR ke seluruh tenaga honorer kita," ungkapnya.

Bayangkan saja ungkap Trisko, saat ini jumlah tenaga Honorer yang ada di Lubuklinggau yang terdata dalam sistem sebanyak 2.758.

“JIka dianggarkan Rp 500 ribu saja per tenaga honorer, pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Keuangan kita belum bisa. Bisa saja ini dilakukan, ketika kemampuan keuangan kita mampu," ujarnya.

Namun ia yakin semua kepala daerah mau berbuat seperti ini, mau mensejahterakan pegawainya, tapi kan terbatas dengan kemampuan anggaran.

Hanya saja, tenaga honorer ini kan berada di masing-masing OPD. Jika kebijakan dari Kepala OPD memberikan bantuan atau berbagi ke tenaga honorer mereka, berupa apapun itu ya silahkan saja

“Ya kalau Kepala OPD punya kemampuan anggaran untuk berbagi ke pegawai honorernya jelang lebaran, ya silahkan. Sah-sah saja,” ungkapnya.

Sementara untuk THR ASN (PNS dan PPPK) ditambahkan Trisko, sudah disiapkan dengan besaran lebih kurang Rp.20 miliar. 

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel