Tak Dapat THR, Honorer di Lubuklinggau Berharap Pemerintah Daerah Punya Kebijakan Lain

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Tak dapat tunjangan hari raya (THR), honorer di Lubuklinggau berharap pemerintah daerah punya kebijakan lain.

Sebanyak 2.758 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau lebaran tahun ini tak dapat THR.

Pasalnya, Pemkot Lubuklinggau hanya menganggarkan THR hanya untuk ASN dan PPPK saja.

Menanggapi hal tersebut, S salah satu honorer yang bekerja di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) sudah tahu kalau tahun ini mereka tak dapat THR.

"Sudah tahu tidak ada (THR) , harapannya ada kebijakan lain dari Pemkot Lubuklinggau," ungkap S saat dihubungi Tribunsumsel.com, Rabu (5/4/2023).

Menurutnya, seharusnya mereka dianggarkan juga, mengingat selama ini honorer termasuk yang paling banyak bekerja, bahkan dalam setiap kegiatan selalu honorer yang terdepan.

"Kalau ASN memang sudah dianggarkan khusus oleh negara, sedangkan kami kebutuhan banyak tapi kadang gaji saja tidak tiga bulan sekali," ujarnya.

Baca juga: ASN Jadi Korban Penggelapan Mobil Rental di Palembang, Daihatsu Ayla Dilarikan Konsumen

Sementara Y honorer lainnya, meski sudah ada ketetapan dari pemerintah pusat, honorer di Kota Lubuklinggau yakin bahwa Pemkot mempunyai kebijakan sendiri.

"Walaupun tidak genap sebulan gaji paling tidak ada tambahan sedikit untuk kami ikut merayakan lebaran," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, Trisko Defriansah mengatakan tahun ini Pemkot hanya bisa memberikan THR untuk ASN (PNS dan PPPK), sesuai dengan regulasi dari pusat.

Terkait daerah Muba yang honorernya dapat THR, ia meyakini kondisi keuangannya mencukupi untuk memberikan seluruh tenaga honorer.

"Sebenarnya Bisa saja PAD atau Dana Bagi Hasilnya cukup banyak, sehingga bisa memberikan THR kepada seluruh tenaga Honorer. Sementara untuk kondisi anggaran kita yang tidak memungkinkan ini, kita belum bisa menganggarkan untuk pemberian THR ke seluruh tenaga honorer kita," ungkapnya.

Bayangkan saja ungkap Trisko, saat ini jumlah tenaga honorer yang ada di Lubuklinggau yang terdata dalam sistem sebanyak 2.758.

“JIka dianggarkan Rp 500 ribu saja per tenaga honorer, pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Keuangan kita belum bisa. Bisa saja ini dilakukan, ketika kemampuan keuangan kita mampu," ujarnya.

Ia yakin semua kepala daerah mau berbuat seperti ini, mau mensejahterakan pegawainya, tapi kan terbatas dengan kemampuan anggaran.

Namun, tenaga honorer ini berada di bawah masing-masing OPD. Bila kebijakan dari Kepala OPD memberikan bantuan atau berbagi ke tenaga honorer ya dipersilahkan.

"Ya kalau Kepala OPD punya kemampuan anggaran untuk berbagi ke pegawai honorernya jelang lebaran, ya silahkan. Sah-sah saja,” ungkapnya. 

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel