Aturan Hukum Penerimaan Parcel Oleh ASN, Pastikan Tidak Melanggar Kode Etik

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menanggapi dibolehkannya ASN terima bingkisan atau parcel, pengamat hukum, Suwito Winoto, SH . mengurai aturan hukum penerimaan parcel.

Saat menerima parcel atau bingkisan tersebut harus dipastikan apakah parcel itu melanggar kode etik ASN atau tidak.

"Sesuai dengan Kode Etik ASN, sebagai seorang ASN, harus mematuhi Kode Etik ASN yang mengatur tentang penerimaan hadiah atau pemberian hadiah. Selain itu ASN harus memastikan bahwa penerimaan parsel atau bingkisan tersebut tidak melanggar kode etik ASN yang berlaku" ujarnya saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut dikatakannya barang-barang parcel yang tidak boleh diterima yakni barang yang melanggar hak kekayaan intelektual.

"Saat menerima barang atau parcel pastikan bahwa barang yang diterima tidak melanggar aturan dan peraturan yang berlaku, seperti barang-barang yang dilarang, terlarang, atau melanggar hak kekayaan intelektual," tambahnya.

Suwito mengatakan bawah saat ASN menerima bingkisan tersebut sumber parsel atau bingkisan tidak bersifat korupsi atau mengandung unsur suap atau gratifikasi.

"Karena hal itu dapat mempengaruhi kinerja seorang ASN," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Polda Sumsel Sita 4 Motor Harley Davidson Impor Ilegal, Dikirim dari Cina

Namun pada dasarnya dikatakan oleh Suwito bahwa berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 angka 8 menyatakan bahwa PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya karena untuk menjaga netralitas ASN.

"Pada prinsipnya kalau sesuai aturan yang berlaku itu TIDAK BOLEH, intuk mencegah terjadinya KKN. Begitu juga dengan kendaraan inventaris juga tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi," tutupnya.

Selain mengizinkan mobil dinas dipakai mudik lebaran, Gubernur Sumsel Herman Deru juga membolehkan aparatur sipil negara (ASN) menerima parsel.

Menurut Herman Deru, saat momen Idul Fitri sudah jadi hal yang biasa saling memberi hadiah atau yang dikenal dengan sebutan parsel.

Karena itu menurutnya, jika memang pemberian parselnya sebagai ungkap silaturahmi dengan nilai tertentu yang tidak termasuk gratifikasi ia kenapa tidak.

"Boleh terima parsel sebagai ungkapan kasih sayang dan dalam batasan tidak masuk klaster gratifikasi ya," kata Deru saat diwawancarai di Universitas Sriwijaya, Senin (3/4/2023)

Deru menegaskan, bahwa parsel yang boleh diterima tersebut hanya sebagai ungkap silaturahmi dengan nilai tertentu yang tidak termasuk gratifikasi.

"Jadi yang dalam batasan tidak masuk klaster gratifikasi ya," ungkapnya.

Sebagai informasi, parcel Lebaran biasanya berupa kemasan atau bingkisan yang berisi berbagai macam makanan atau minuman, seperti kue-kue kering, camilan, biskuit, minyak goreng, dan sebagainya.

Baca juga: Sekda OKI Perbolehkan Mudik Pakai Mobil Dinas Tapi Larang ASN Terima Parsel Lebaran

Saat momen Idul Fitri sudah jadi hal yang biasa saling memberi hadiah atau yang dikenal dengan sebutan parsel. Namun beda halnya untuk aparatur sipil negara (ASN) yang tidak boleh menerima parsel.

Namun menurut Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, kalau pemberian parselnya sebagai ungkap silaturahmi dengan nilai tertentu yang tidak termasuk gratifikasi ia kenapa tidak.

"Boleh terima parsel sebagai ungkapan kasih sayang dan dalam batasan tidak masuk klaster gratifikasi ya," kata Deru saat diwawancarai di Universitas Sriwijaya, Senin (3/4/2023)

Deru menegaskan, bahwa parsel yang boleh diterima tersebut hanya sebagai ungkap silaturahmi dengan nilai tertentu yang tidak termasuk gratifikasi.

"Jadi yang dalam batasan tidak masuk klaster gratifikasi ya," ungkapnya

Sebagai informasi, parcel Lebaran biasanya berupa kemasan atau bingkisan yang berisi berbagai macam makanan atau minuman, seperti kue-kue kering, camilan, biskuit, minyak goreng, dan sebagainya.

Gubernur Sumsel Herman Deru bolehkan mobil dinas dipakai mudik, ungkap sejumlah persyaratan.

Jelang lebaran, sejumlah kepala daerah melarang aparat negeri sipil (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik ke kampung halaman.

Namun, sebagian kepala daerah mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas dengan berbagai syarat.
Salah satunya Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru.

"Kalau mobil dinas jabatan mau dipakai saat lebaran harus seizin atasannya yaitu saya, Gubernur Sumsel," kata Herman Deru saat diwawancarai di Unsri, Selasa (3/4/2023)

Menurut Deru, yang mau memakai mobil dinas saat Lebaran silakan ajukan dulu dan nanti akan diseleksi, mana yang boleh mana yang tidak.

"Jadi silakan ajukan ke saya dulu dan nanti akan saya seleksi dulu mana yang boleh mana yang tidak. Jadi harus dengan mengajukan ke saya dulu," katanya singkat

Deru pun belum memberikan kriteria mobil apa yang bakal diizinkan dan yang tidak diizinkan. Karena ia akan menseleksinya terlebih dahulu.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel