Viral DPRD Lampung Cetak 85 Undangan Paripurna Berharga Rp 80 Juta, Kabag Umum Beri Penjelasan

Dia menjelaskan, mulanya memang ada rencana yang diundang mencapai 4.000 orang dan instansi.

Namun setelah rapat beberapa kali, diputuskan undangan hanya sebanyak 1.200 orang/instansi. "Jadi yang realisasinya hanya 1.200 undangan yang dicetak," kata Fikri.

Total nilai yang harus dibayar, kata Fikri adalah Rp 24 juta.

"Ini juga belum dibayarkan, karena harus ada surat perubahan," kata Fikri.

Kabag Humas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, membenarkan biaya pencetakan undangan itu belum dibayarkan kepada pihak vendor.

Karena ada adendum dari jumlah banyaknya undangan yang tercantum di LPSE dengan kesepakatan akhir.

"Di awal memang rencananya mau 4.000 undangan disebar, tapi seiring berjalan waktu dan rapat beberapa kali, disepakati undangan hanya 1.200, tapi yang tercantum di website sudah 4.000," kata Hendra.

Begitu pun realisasinya, hanya 1.200 undangan rapat paripurna yang disebarkan.

Baca juga: Profil Sosok Peter Gontha, Politisi Ungkap Mobil Bea Cukai Kawal Alphard Masuk Apron Bandara Soetta

Baca juga: Penjelasan Angkasa Pura II Usai Viral Mobil Bea Cukai Kawal Alphard Masuk Apron Bandara Soetta

Sebelumnya, sejumlah instansi pemerintahan terus menjadi sorotan.

Yang terbaru, Abdul Gaffar, yang merupakan Account Representative (AR) Ditjen Pajak ini tampaknya menjadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut tak lepas karena memiliki harta yang fantastis.

Tercatat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKP) ditahun 2021, Abdul Gaffar memiliki harta Rp 98,3 M.

Karena hal itulah kini, Abdul Gaffar bakal diperiksa KPK.

KPK mengaku akan mengecek harta kekayaan atau LHKPN pejabat pajak Abdul Gaffar yang mengalami kenaikan ribuan persen dalam kurun 4 tahun.
 
"Aku cek dulu," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat dikonfirmasi, Rabu (22/3/2023).
 
Menurut Pahala, pihaknya akan memeriksa rincian harta Abdul Gaffar yang dilaporkan dalam LHKPN.

Diketahui, sejak kasus kepemilikan harta tak wajar eks pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mencuat, sejumlah nama pejabat pajak lainnya ikut disorot.