Sri Mulyani Dapat Kritikan Keras Usai Undang Influencer Untuk Selesaikan Masalah di Kemenkeu

TRIBUNSUMSEL.COM - Masalah bertubi-tubi yang menimpa Kementerian Keuangan, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundang sejumlah pegiat media sosial atau influencer hingga pegiat seni di Djuanda I, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Sri Mulyani beralasan, pertemuan tersebut untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi di Kemenkeu.

Namun, langkah Sri Mulyani tersebut nyatanya mendapatkan kritikan keras dari sejumlah tokoh.

Sri Mulyani dianggap ingin merangkut para influencer karena masifnya serangan ke kementerian keuangan semenjak disorotnya kekayaan sejumlah pejabat.

Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menyindir Sri Mulyani yang selama ini sering diberitakan sebagai sosok menteri terbaik.

"Menteri terbaik butuh bantuan influencer?" tulis Said Didu dikutip Warta Kota di Twitter, Minggu (19/3/2023)

Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan juga heran terhadap langkah yang diambil oleh Sri Mulyani tersebut.

"Mslh pajak bukannya undang PTATK, KPK, ekonom, ahli pajak dan kepolisian malah undang influencer. Demi apa coba? Mslh serius tak akan bisa diselesaikan para influencer. Apa tujuanmu buat acara ini prstow?" tulisnya

Kritik juga datang dari banyak tokoh hingga masyarakat lain melalui media sosial.

Salah satunya disampaikan oleh Shofwan Al Bana yang heran dengan langkah Sri Mulyani bicara soal kebijakan di depan para influencer.

"Ini keputusan bagus, tapi prosesnya bermasalah. Kok perubahan kebijakan tiba2 di depan influencer? Protes sudah lama dan dl diabaikan. Bagaimana dg protes2 non-influencer seperti guru2, atau soal sistem keuangan yg tidak mendukung penelitian? Viral-based policy?" tulis @ShofwanAlBanna 

Dalam keterangan yang diterima, pertemuan itu dihadiri Rudi Valinka, Dee Lestari, Bintang Emon, Babe Cabita, Marcel Siahaan, Chandra Darusman, Felicia Tjiasaka, Richard Sam Bera, dokter Tirta, Mazzini serta Guntur Romli.

 Berdalih terima masukan

Dikutip dari Tribunnews.com, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa pertemuan antara jajaran Kemenkeu dengan para figur publik tersebut berlangsung santai, hangat, dan akrab.

Melalui pertemuan tersebut, lanjutnya, Menkeu Sri Mulyani bermaksud menjaring aspirasi berkaitan dengan agenda “bersih-bersih” dan perbaikan internal Kemenkeu dari seluruh elemen masyarakat.

“Pertemuan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, pandangan, aspirasi, dan kritik dari publik. Ini rangkaian dari pertemuan dengan para tokoh antikorupsi sebelumnya. Semalam banyak masukan diberikan, terutama terakit dengan perbaikan pemungutan pajak, pentingnya sosialisasi yang baik, pelibatan masyarakat, termasuk penanganan kasus RAT (Rafael Alun Trisambodo) dan lain-lain yang diharapkan transparan,” ucap Prastowo dalam keterangannya, Sabtu (18/3/2023).

Prastowo mengungkapkan, Menkeu Sri Mulyani turut menegaskan komitmen Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan dari sisi regulasi maupun penegakan integritas pada pegawai.

Pras menyebut Kemenkeu juga memohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

"Ibu Menkeu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus untuk masukan-masukan ini. Sekaligus disampaikan adanya kebijakan baru penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti penulis/pekerja seni dari 15 persen menjadi 6 persen,” tuturnya. 

"Juga relaksasi ketentuan tentang barang pameran yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha," imbuh Prastowo.

Dalam rangka membenahi Kemenkeu, Sri Mulyani dipastikan akan terus melakukan silaturahim untuk mendengarkan masukan dari publik.

"Perbaikan-perbaikan akan terus dilakukan berdasarkan masukan publik. Kami mengagendakan untuk menemui para pelaku usaha dan pimpinan redaksi media massa. Kami bermaksud mendengarkan aspirasi mereka,” tandas Prastowo.

Sri Mulyani Penghianat di Tubuh Kemenkeu

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati geram terkait isu pegawainya yang memiliki harta kekayaan tidak wajar.

Isu tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

Merespon isu itu, Sri Mulyani meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah melakukan investigasi terhadap 68 pegawainya yang memiliki harta tak wajar.

"Kemenkeu saat ini sedang menginvestigasi 69 pegawai yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan disiplin sesuai pelanggaran mereka," kata Ani dalam akun Instagramnya, Minggu (12/3/2022).

Bahkan, Ani meminta jajarannya untuk membuka perkembangan hasil investigasi dari 69 pegawai tersebut. Dia menegaskan, Kemenkeu tak segan membersihkan pegawai yang korup dan berkhianat.

"Kami akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat. Kami bekerjasama dengan semua pihak. Terimakasih atas dukungannya," ungkap dia.

"Terus bersihkan dari yang kotor dan korup. Hargai dan dukung yang bekerja jujur, bersih, dan kompeten," sambungnya.

Terakhir, Ani turut merincikan beragam pengaduan yang diterima Itjen Kemenkeu melalui Whistleblowing System sbb.

- Tahun 2017: 510 Pengaduan -66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud.

- Tahun 2018: 482 Pengaduan 118 hukdis fraud. 

- Tahun 2019: 445 Pengaduan 83 hukdis fraud.

- Tahun 2020: 446 Pengaduan 71 hukdis fraud.

- Tahun 2021: 599 Pengaduan 114 hukdis fraud.

- Tahun 2022: 805 Pengaduan 98 hukdis fraud.

Baca juga: PPATK Sudah Sampaikan Temuan Janggal Dugaan TPPU ke Kemenkeu, Usai Sri Mulyani Sebut Laporan Beda

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Laporan PPATK ke Kemenkeu dan Mahfud MD Beda Soal Rp 300 T, 69 Pegawai Diperiksa

Jawab Isu Transaksi Rp 300 triliun

Terus bergulirnya pengusutan harta kekayaan di deretan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berekor pada penemuan transaksi gelap sebesar Rp 300 trilun pada tahun 2009 di tubuh kementerian yang dikepalai oleh Sri Mulyani itu.

Adanya transaksi itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat siaran persnya di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023) lalu.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," ujar Mahfud.

Merespon hal tersebut, Sri Mulyani buka bicara atas kejanggalan transaksi tersebut sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Menurut Sri, pihaknya selalu bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk PPATK. Bahkan, ia telah menerima sebanyak 266 surat dari PPATK sejak 2007 sebagai bukti pengawasan Kemenkeu terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) jajarannya, sehingga bersih dari kecurangan.

"Perlu kami sampaikan, ternyata surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan sudah ada sejak 2007 sampai 2023. Kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat atau data," ujar Sri, dilihat dari siaran pers di Kanal YouTube Kemenkeu RI, Sabtu (11/3/2023).

"Saya ingin tegaskan, bahwa 266 surat ini sebenarnya 185 adalah permintaan dari kami, kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan sisanya 81 itu inisiatif PPATK," lanjut dia. 

Artinya, kata Sri, PPATK menjalankan tugasnya dan menemukan adanya transaksi menyangkut aparat di Kemenkeu, ASN di Kemenkeu, dan transaksinya itu disampaikan kepada kami.

Dia mengatakan, dari ratusan surat tersebut, ada sekira 964 pegawai yang diidentifikasi oleh Irjen Kemenkeu dan PPATK. Sementara saat ini jumlah pegawai di Kemenkeu mencapai 74 ribu orang.

"Jadi 964 akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal atau yang diidentifikasi oleh PPATK, dari surat-surat tersebut kami telah melakukan tindak lanjut, semuanya," kata Sri Mulyani.

Sehingga, Sri menegaskan sekaligus meluruskan pernyataan Mahfud MD terkait pihaknya yang tidak memberikan tindak lanjut atas sorotan publik tentang aliran dana yang masuk ke kantung pejabat di tubuh Kemenkeu.

"Jadi kami kalau Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami baik itu permintaan kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK semuanya ditindaklanjuti," jelas Sri.

"86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan, pengumpulan bahan keterangan, artinya itu informasi belum memadai dan kami terus menambah informasi. Tindakan dari irjen menambah dan mengumpulkan bahan dan keterangan," lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin kepada 352 pegawai.

Adapun hukuman tersebut, diberikan sesuai dengan Undang-Undang ASN dwn PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN.

"Karena Kemenkeu adalah aparat negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kami sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, kejaksaan atau kepolisian," kata Sri.

"Kami bekerja sama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum," lanjut dia.

Lebih lanjut, dalam siaran pers tersebut, Sri Mulyani juga menyinggung temuan Rp 300 triliun di tubuh Kemenkeu.

Menurutnya, hingga hari ini ia belum bisa memberikan informasi tambahan terkait temuan itu.

"Mengenai Rp 300 triliun, sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," kata Sri.

"Jadi mungkin kami sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya," imbuh dia.

Maka dari itu, Sri Mulyani meminta agar PPATK menyampaikan detail transaksi Rp 300 triliun tersebut kepada publik untuk bisa menjadi bukti hukum. 

"Rp 300 triliun itu seperti apa, sampaikan kepada media dan apakah bisa dishare ke publik? apakah informasi itu menjadi bukti itu pun makin detail makin bagus, siapa saja yang terlibat, sehingga pembersihan kami lebih cepat," tandasnya. 

Diungkap Mahfud MD

Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Mahfud MD melacak pergerakan uang mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan.

Kata Mahfud MD Pergerakan uang tersebut sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mahfud MD mendapatkan laporan pergerakan uang mencurigakan senilai Rp300 triliun itu pada Rabu (8/3/2023) pagi.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/3/2023) seperti dikutip Kompas.com.

Pria yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu juga mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.

Laporan tersebut Mahfud MD serahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mahfud MD pun berharap transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan tersebut segera dilacak.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (hanya) ratusan miliar.  Sekarang, hari ini, sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK  juga sudah menyampaikan," tegasnya

Sementara terkait dengan transaksi janggal eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 500 miliar, Mahfud mengungkapkan sudah diselisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Iya sudah, sudah pertama KPK sudah mulai menyelisik satu-satu," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com