Alasan Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga Diblokir PPATK, Transaksi Rp 500 M Diusut

TRIBUNSUMSEL.COM - Puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo berserta keluarganya diblokir oleh PPATK.

Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang ada dalam puluhan rekening tersebut mencapai Rp 500 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi mengatakan, ada kemungkinan nominal uang yang diselidiki dari Rafael Alun Trisambodo akan bertambah jumlahnya.

"Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,"ujarnya, Selasa (7/3/2023).

Sebelumnya, Ivan mengungkapkan, pihaknya telah memblokir puluhan rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat Ditjen Pajak.

Baca juga: Ternyata Harta Rafael Alun Trisambodo Disebut Capai Rp 500 M, Kini PPATK Blokir Rekening Keluarganya

Bahkan, PPATK juga memblokir rekening Mario Dandy Satrio, terduga pelaku penganiyaan anak petinggi GP Ansor bernama Cristalino David Ozora.

"Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir," kata Ivan.

PPATK memblokir rekening milik konsultan pajak. Rekening konsultan pajak tersebut diblokir terkaitindikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.

PPATK menyebut ada rekening pihak lain yang telah diblokir terkait Rafael Alun.

Diduga, ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo.

Namun, Ivan enggan membongkar lebih detil terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael Alun.

"Kami tidak bisa sampaikan ya," ungkap Ivan soal transaksi keuangan Rafael Alun Trisambodo.

Sekadar informasi, PPATK menemukan adanya indikasi pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.

Pihak profesional itu diduga berprofesi sebagai konsultan pajak. PPATK kemudian memblokir rekening konsultan pajak tersebut.

"Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee (perantara) RAT serta beberapa pihak terkait lainnya. Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," kata Ivan.

PPATK menyebut ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun.

Selain PPATK, KPK menemukan ketidakwajaran antara harta kekayaan bernilai fantastis milik Rafael Alun dengan profilnya sebagai eselon III di DJP Kemenkeu.

KPK membuka peluang untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo. Jika ditemukan adanya unsur pidana korupsi, KPK bakal menindaklanjuti.

KPK sendiri telah mengklarifikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun tersebut, pada Rabu, 1 Maret 2023.

Investigasi Harga Rafael Alun Selesai

 Investigasi terkait harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo disebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah selesai.

Hanya saja Sri Mulyani masih enggan menjelaskan terkait hal tersebut, dan menyerahkannya ke Inspektorat Jenderal.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyatakan, pihaknya telah memeriksa transaksi di enam perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Sri Mulyani mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut nanti akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semuanya sudah diperiksa, nanti Pak Itjen (Inspektorat Jenderal) menyampaikan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Ia melanjutkan, Kementerian Keuangan juga telah selesai menginvestigasi harta kekayaan milik Rafael.

"Nanti Pak Irjen dan direkturnya yang menyampaikan," kata Sri Mulyani.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa Rafael memiliki saham di enam perusahaan.

"Yang bersangkutan juga punya enam saham di enam perusahaan. Kalau di LHKPN ini yang dicatat hanya nilai sahamnya saja. Jadi saya punya perusahaan saya buka dengan modal Rp 100, yang di LHKPN hanya Rp 100, urusan perusahaan berkembang sampai semiliar itu tidak ada di LHKPN," kata Pahala, Rabu (1/3/2023), dikutip dari Kontan.

Hanya saja, Pahala menyebut KPK tidak memiliki wewenang untuk mendalami enam perusahaan tempat Rafael menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, KPK meminta Kementerian Keuangan untuk mengecek transaksi di enam perusahaan tersebut "KPK tidak punya wewenang membuka perusahaan, tapi kita tahu ada enam itu yang kita koordinasikan dengan Inspektorat Jenderal," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

Baca artikel menarik lainnya di Google News