Berita Nasional

KPK Bakal Panggil Rafael Alun Trisambodo, Pejabat Pajak yang Anaknya Jadi Tersangka Penganiayaan

Rafael merupakan orang tua dari Mario Dandy Satrio (MDS), tersangka penganiayaan terhadap David, anak dari Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Jonathan.

Editor: Slamet Teguh
Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti, TribunJakarta.com/Annas Furon Hakim
KPK Bakal Panggil Rafael Alun Trisambodo, Pejabat Pajak yang Anaknya Jadi Tersangka Penganiayaan 

Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Saya juga meminta maaf kepada Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih.

Kejadian ini menjadi perhatian setelah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor yang juga Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas atau kerap disapa Gus Yaqut menjenguk David yang merupakan putra dari kadernya.

Gus Yaqut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya mengusap kepala David yang masih terkapar di kasur rumah sakit.

Sementara ayah David, Jonathan Latumahina mengatakan telah menerima permintaan maaf keluarga Mario, namun proses hukum tetap berjalan.

"Keluarga pelaku semalam datang minta maaf, saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf. Dan mohon maaf juga, proses hukum sudah bergulir. Kita punya tanggung jawab masing2," kata Jonathan melalui akun medsosnya @seeksixsuck.

Sri Mulyani Murka

Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut buka suara terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak di Jakarta Selatan, Mario Dandy terhadap putra petinggi GP Ansor, David.

Sri Mulyani mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan itu sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat.

"Kementerian Keuangan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang," ungkap Menkeu.

Bendahara negara juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu.

Sambungnya, gaya hidup mewah ini akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan.

"Kejadian ini menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional," imbuhnya.

Menurutnya, salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa negara melakukan pemungutan pajak yang adil adalah dengan pemantauan Ditjen Pajak.

Pajak yang dipungut kemudian digunakan untuk pembangunan nasional seperti untuk bangun sekolah, bangun jalan raya hingga bangun irigasi. (tribun network/reynas abdila)

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dan di Tribunnews.com 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved