Polemik Pelantikan Wabup Muara Enim, Ini Komentar Pengamat Politik Unsri Dr Febrian

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pelantikan Wabup Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah jadi polemik dan belum juga dilakukan hingga kini dikomentari Dr Febrian Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri).

Menurut Febrian, pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim merupakan ranah Gubernur Sumsel Herman Deru selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Febrian, terkait polemik belum dilantiknya Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wabup Muara Enim, setelah terpilih oleh DPRD setempat.

"Soal rencana pelantikan Wabup Muara Enim memang prosedurnya seperti itu (Mendagri melalui Gubernur), pengertian pusat ada di gubernur dan surat disampaikan ke provinsi untuk diapakan sesuai perintah. Kalau diperintahkan untuk dilantik itu ada di Gubernur, kalau begitu bunyinya," kata Febrian, Kamis (5/1/2023).

Dijelaskan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, jika memang surat dari Mendagri untuk melantik namun jika tidak dilakukan, hal itu menjadi tanda tanya.

"Ada apa jika belum (dilantik), karena kewenangan itu bukan di provinsi lagi tapi di Gubernur surat keputusan itu dilantik atau tidak. Kalau memang surat itu segalanya sudah turun, tidak bisa ditutup- tutupi alasan gubernur akan mentah juga," paparnya.

Baca juga: Mengaku Berkelahi, Dua Begal Masuk Rumah Polisi di Palembang Sempat Minta Perlindungan

Ditambahkan Febrian, jika nantinya tidak dieksekusi pelantikan oleh Gubernur nantinya, jelas akan jadi blunder bagi Gubernur Sumsel ke depannya.

"Yang jelas kalau tidak dilakukan, itu menjadi soal administrasi yang jelek, kalau seandainya tidak dilaksanakan gubernur yang menjadi isi surat, tapi kita belum baca suratnya dan itu masalah kepastian hukum. Tapi yang terjadi masyarakat membaca dalam artiam gubernur tidak merestui atau menghambat, dan itu menyangkut soal kepercayaan tehadap kepala daerah provinsi, dan berpengaruh pada elektabilitas gubernur ke depan," tandasnya.

Dilanjutkan Febrian, kedepan harus ada sikap tegas Mendagri, mengingat artinya ada pelanggaran admisinistrasi dan kewenangan mendagri untuk memberikan sanksi dalam pembinaan, dan bisa ditegur jika tidak melaksanakan surat Mendagri itu.

"Kalau memang ada (perintah pelantikan) dan ditutupi, itu ada motif apa? tidak boleh diluar kedinasan apalagi sampai dibawah ke politik. Saran saya, apa yang diperintahkan untul dilaksanakan, tidak ada tawar menawar untuk melaksanakan itu," tegasnya.

Terpisah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Muara Enim Zulharman memastikan, jika ada pembohongan publik yang dilakukan Pemprov Sumsel, mengingat Mendagri telah menyerahkan 2 surat, SK pertama SK pengangkatan Kaffah menjadi Wakil bupati sekaligus PLT Bupati, dan yang kedua SK pemberhentian PJ Bupati Muara Enim.

"Saya dapat info dari Biro ATDA kemendagri, bahwa kemendagri menyerahkan 2 SK pertama pengangkatan Pak Kaffah menjadi wakil Bupati sekaligus PLT bupati Muara Enim, dan SK pemberhentian Kurniawan menjadi PJ Bupati Muara Enim. KAmi menyarankan dengan banyak alasan Gubernur bahwa pak Kaffah di lantik saja ke kemendagri," pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan, Ahmad Usmarwi Kaffah dalam waktu dekat akan dilantik menjadi Wakil Bupati Muara Enim.

Deru mengungkapkan bahwa ia sudah menerima SK untuk pelantikan Wabup Muara Enim.

"Masalah SK Wabup hasil Pemilihan DPRD Muara Enim sudah saya terima," kata Herman Deru.