Wacana Pemilu Proporsional Tertutup, Begini Petinggi Parpol di Sumsel Menyikapinya

Dimana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. 

"Tapi terlepas dari persoalan substansi tersebut, pernyataan KPU tentang potensi kemungkinan pemberlakuan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 kurang tepat, karena melampaui fungsi mereka sebagai penyelenggara pemilu, " ujarnya. 

Dilanjutkan Husni, bahwa kemungkinan itu ada karena adanya pengajuan ke MK, untuk menyatakan proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi, sehingga kembali ke proporsional tertutup, bukan berarti KPU perlu untuk turut mengomentari persoalan tersebut. 

"Pendeknya, soal adanya gugatan ke MK biarlah itu berjalan prosesnya sebagaimana seharusnya, sedangkan KPU tetap patuh untuk melaksanakan apa yang menjadi hukum positifnya, " paparnya. 

Secara substansial Husni menerangkan, proporsional terbuka memiliki sisi baik yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, karena mereka tidak sekedar memilih parpol tetapi orang yang akan dipilih untuk duduk di legislatif. 

"Memang dengan sistem proporsional tertutup, parpol tidak saja lebih "powerful", penyelenggaraannya juga lebih efisien. Tetapi sewaktu kita menginginkan demokrasi yang lebih dalam dan bermakna, maka persoalan demokrasi tidaklah melulu persoalan efisiensi," tambahnya. 

Disisi lain, bagaimana keikutsertaan rakyat dalam proses demokrasi tersebut menjadi jauh lebih penting dan bermakna. Esensi demokrasi itu adalah daulat rakyat dan rakyat yang berdaulat termasuk berdaulat untuk memilih wakil rakyat, atau siapa yang akan merepresentasikan kepentingan mereka secara langsung. 

"Melalui sistem proporsional terbuka pemilih lebih mungkin untuk memilih para wakilnya secara langsung. Sebaliknya dalam sistem proporsional tertutup rakyat hanya memilih partainya, selebihnya partai lah yang menetukan siapa kadernya yang akan duduk di parlemen " pungkasnya.