Berita Nasional

Pemindahan IKN di Kalimantan Buka Peluang Capres di Luar Jawa

Ray Rangkuti mengatakan sistem politik atau pemilu di Indonesia adalah sistem terbuka, sehingga tidak bertendensi untuk memenangkan Capres tertentu.

Editor: Slamet Teguh
Instagram/Nyoman_Nuarta
Pemindahan IKN di Kalimantan Buka Peluang Capres di Luar Jawa 

Namun dalam pertarungan politik diakuinya sejak dulu, memang terjadi pembelahan antara partai apa yang disebut dengan Jawa base dengan non Jawa Base dalam hal ini Political Partis (Masyumi) yang memiliki basis tersebar di masing-masing daerah, yang tak dipungkiri penduduk di pulau Jawa sangat dominan saat ini. 

"Menurut saya dari 1955 walaupun ini sangat hipotesis sampai dengan 1959, itu dikotomi Jawa dan luar Jawa itu tidak menjadi persoalan politik pada masa itu, tidak menjadi isu karena orang masih merindukan Hatta. Tapi setelah terjadinya Dekrit Presiden 1959 dikotomi itu kemudian meluas  pendalaman karena kemudian terjadi keresahan-keresahan yang bersifat ekonomi, " tandasnya. 

Sejak itulah kemudian keresahan-keresahan itu memberikan sebuah pattern di dalam politik tadi politik identitas, kemudian munculnya Orde Baru yang bisa dianggap pengukuhan politik identitas, bukan dalam perilaku politik saja. 

Kemudian model kekuasaan itu model kekuasaan mereka itu kembali kepada model sejarah politik, dan sosial ekonomi Jawa yang kemudian diciptakan lalu kemudian tokoh-tokoh yang menjadi model politik itu adalah berasal dari dunia pewayangan, sehingga kemudian dirinya sebagai anak Aceh pun itu punya pendapat bahwa jika tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami Jawa, walaupun memahami Jawa belum tentu memahami Indonesia.

Karena itu harus menguasai salah satu dari daerah luar Jawa seperti Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara ataupun Sulawesi Selatan.

"Jadi kalau kita tahu daerah luar Jawa, itu baru anda bisa mengklaim bahwa anda kenal Indonesia, jadi kalau kita lihat proses politik yang semacam ini itu adalah suatu proses yang berlangsung secara tidak sengaja, karena pemilu yang tidak tuntas 1955 lalu kemudian negara baru merdeka dimana wilayah luar Jawa itu yang muncul secara dominan, sebagai kontributor dari ekonomi secara nasional karena mereka adalah sumber utama bagi ekspor komoditas ekspor, sementara wilayah Jawa itu yang dominan adalah pertumbuhan penduduknya, " capnya. 

Diungkapkannya dengan adanya pemindahan ibu kota negara dari pulau Jawa, jelas nantinya akan ada politik pasca Jawa termasuk sudah ada kurangnya "unggah- ungguh" sopan santun di dalam politik, serta pembangunan infrastruktur di luar Jawa akan meningkat. 

"Apakah ini akan melahirkan tokoh diluar Jawa, itu sebuah pertanyaan dari sebuah periode baru yang sedang bangkit sekarang ini, " tukasnya. 

Dilanjutkan Fachry Ali tokoh Sumatera tidak mungkin muncul karena dukungan populasi, tetapi ia harus ada prestasi. Kemudian, tentang karakter pemilih millenial pasti basisnya calon itu juga ada prestasi, diakui dan dikenal.

"Kalau di Sumatera ada dua tokoh yang kita lihat, yang satu sudah senior sekali yaitu Surya Paloh. Ia adalah orang luar Jawa yang mendirikan partai nasional tapi bukan calon presiden dan kedua Erick Tohir (Menteri BUMN,"paparnya seraya yang lain belum muncul.

Surya Paloh sendiri menurutnya adalah tokoh hebat yang berani berspekulasi kepemimpinan Indonesia tanpa memandang etnik, sedangkan Erick Tohir masih bisa menjadi pemimpin nasional apakah sebagai Presiden atau Wapres kedepannya.

"Dalam basis kontek demografi (Erick Tohir) adalah jembatan antara generasi non millenial dengan millenial, Saya pernah membuat tulisan pengantar buku tentang dia, didalam itu dia adalah jembatan bukan reproduksi dari Orde Baru, karena ia lahir ketika Orde Baru itu mulai mengkonsentrasikan kekuasan materialnya ditangan keluarga. Sedanhkan kampuam dia (Erick Tohir) didasarkan pada teknikal , dan profesional dan inilah basis dia sedikit bombastis inilah basis politik ekonominya. Jadi dia diakui sebagai person buka  massa, tapi kemampuan profesional dan ditunjukkan di nasional," pujinya.

Sedangkan Dekan FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Profesor Alfitri menerangkan, 

jika berbicara terkait historikal bahwa di dalam sejarah peradaban Indonesia, sebetulnya bangsa Melayu itu justru lebih besar, dan di dalamnya ada Mataraman Jawa yang lebih oligarki. 

"Nah, Melayu inilah sebetulnya akar dari demokrasi sebenarnya dan saya lihat, sebagai akar demokrasi yang saya lihat beberapa potensi-potensi yang memang menjadi akar demokrasi itu memang muncul di Sumatera, ada marga Sumatera Barat ada Nagari di Sumatera Utara juga ada marga, nah inilah pembelajaran demokrasi Indonesia, sehingga pada saat kita melihat potret bagaimana Melayu memberikan semacam sumbangsih demokrasi kepada bangsa ini sangat terasa pada saat memutuskan Sumpah Pemuda, " tandasnya. 

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved