Pemindahan IKN di Kalimantan Buka Peluang Capres di Luar Jawa

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pengamat sekaligus Founder Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan sistem politik atau pemilu di Indonesia adalah sistem terbuka, sehingga tidak bertendensi untuk memenangkan Calon Presiden (Capres) tertentu yang harus berasal dari pulau Jawa.

Menurutnya semua tokoh atau pejabat negara yang ada di Indonesia memiliki kesempatan yang sama, untuk memimpin Indonesia melalui proses Demokrasi dalam hal ini pemilu. 

"Sistem politik kita terbuka, makanya sekarang ini kita tidak berbicara lagi, soal apa namanya pusat-pusat kepemimpinan berbicara lagi soal penguasaan segelintir orang, karena sistem demokrasi kita itu ya ada orang menyebut terlalu liberal malah dan seterusnya," kata Ray dalam Talkshow Series memilih, damai "membaca suara dari daerah: Sumatera", Senin (21/11/2022).

Menurut Ray sejauh mana persaingan ini betul-betul melahirkan kompetisi berkualitas, maka harus ada calon pemimpin luar pulau Jawa yang memang layak bersaing di kancah nasional dalam hal ini Pemilu Presiden.

"Sekarang pertanyaannya misalnya  apa namanya pemimpin-pemimpin dari Sumatera ada enggak dari delapan provinsi yang ada, sekarang layak kita dorong, sebagai sebagai calon presiden wakil presiden, yang memiliki prestasi dan diperbincangkan di tingkat nasional kepala daerah dari Aceh hingga Lampung, " ujarnya. 

Diterangkan Ray dari beberapa nama yang akan maju dalam Pilpres jika dikatakan betul-betul disebut berasal dari Jawa, geografik dan Etnik hanya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Sedangkan kandidat lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Tohir hingga Puan Maharani bisa disebut bukan betul-betul dari Jawa. 

"Jadi kalau 10 nama besar Presiden itu saya kira 70 persennya bukan dalam artian geografi dan etnik orang Jawa, tapi luar Jawa. Kalau ditanyakan ke sistem enggak ada lagi masalahnya nanti itu, justru kalau ditarik lagi ke pemilihan presiden dipilih MPR itu masalah lagi, karena oligarkinya makin kuat dan penguasa di oligarki itu adalah sekelompok orang yang memang memiliki kekuasaan akses selalu kepada partai kekuasaan, " ucapnya. 

Namun saat Ini dikatakan Ray tidak bisa main- main dalam memajukan Capres, ia mencontohkan jika ketum PDIP Megawati misalkan memaksakan mendorong Puan Maharani tapi nyatanya elektabilitasnya hanya 2-3 persen dan jika didorong hal itu tidak akan laku. 

Dijelaskan Ray, dengan pemilihan langsung saat ini membuat semua orang punya kesempatan untuk berkompetisi, untuk masuk ke dalam yang atau rekam jejak yang memungkinkan anda dilihat di pasar pemilu. 

Apalagi orang yang mau milih orang lain itu berdasarkan sudah kenal bukan uang semata, meskipun tetap mengambil uang itu nanti, tapi pilihannya siapa yang tahu. Sehingga orang itu harus kampanye dengan prestasinya selama ini. 

"Kandidat yang ada saat ini menjual prestasi yang telah mereka lakukan saat menjabat, tidak ada calon pemimpin yang tiba-tiba muncul dan itu sudah habis sejak 2024 mendatang, " Paparnya. 

Diungkapkan Ray jika nantinya Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia Resmi pindah ke Kalimantan, maka Jakarta bukan lagi center untuk Presiden- presiden selanjutnya, seperti Joko Widodo yang awalnya Gubernur DKI Jakarta.

"Dengan berpindahnya pusat pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan, jelas hal itu nanti merubah pusat centre, dan besar dugaan saya Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah akan dilirik masyarakat, karena pemilihnya banyak, namun luar jawa juga memiliki kesempatan. Sehingga siapa yang sukses disana maka punya kesempatan memimpin Indonesia. Namun lagi-lagi siapkah kita berkompetisi dengan sebaik mungkin dalam sistem yang terbuka ini, yang liberal ini sebelum dikunci oleh para oligarki, " bebernya. 

Baca juga: Siap-siap! MenpanRB Abdullah Azwar Anas Sudah Bicara Soal Penempatan ASN di IKN, Gerak Cepat

Baca juga: Kado Jokowi di HUT Indonesia ke-77, Akan Groundbreaking Istana Negara di IKN

Cendekiawan Muslim asal Aceh Fachry Ali, menilai jika politik identitas Jawa non Jawa tidak ada sejak masa revolusi itu "dikotomi Jawa dan luar Jawa"  seperti yang ditulis oleh Umar Kayam di Tempo pada tahun 1980-an di tembok-temboknya itu tertulis slogan Sukarno- Hatta padahal maksudnya itu Sukar (sulit) tanpa Hatta itu di Yogjakarta.