Wali Kota Lubuklinggau Tegaskan Tidak Ada Penerimaan PPPK 2022, Ini Alasannya

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU --Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau Sumsel saat ini belum ada wacana melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahun 2022.

Hal itu menyusul karena  pemerintah pusat belum memastikan terkait masalah penggajian PPPK, apakah  dibebankan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) atau dibebankan ke pusat.

Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan, masalah PPPK ini sebenarnya Pemkot sangat kecewa dengan kebijakan pusat karena masalah penggajiannya.

"Karena awalnya pemerintah pusat tapi kenyataannya dibebankan kepada pemerintah daerah, kurang lebih anggaran kita tersedot Rp15 Miliar untuk gaji," ungkap Nanan panggilannya akrabnya pada wartawan, Jumat (4/11/2022).

Nanan mengungkap, kedepan Pemkot Lubuklinggau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan fokus menyelesaikan 61 PPPK yang lulus pasing grade, namun, belum dilantik karena keterbatasan anggaran.

"Kedepan 61 orang yang masih tercecer lulus pasing grade ini akan kita prioritaskan, kita akan upayakan itu ditahun depan. Karena ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat," ujarnya.

Menurutnya, bila Pemkot Lubuklinggau tahu sejak awal penggajian dialokasikan oleh pemerintah daerah, maka sejak awal Pemkot tidak perlu repot -repot menggelar test PPPK dan lebih mengedepankan honorer yang ada saat ini.

"Karena kalau kita tahu yang bayar sejak awal adalah daerah, gaji honorer itu bisa  kita atur, karena pasti tidak lebih dari Rp3,5 juta perbulan untuk satu orang dan itu sudah layak," ungkapnya.

Untuk itu kedepan, sampai dengan saat ini Pemkot belum ada wacana melakukan penerimaan PPPK baru, walau pun kedepan daerah disuruh melakukan penerimaan PPPK Baru.

"Sejak awal kita minta dibebankan anggarannya dari pusat,ain cerita bila pemerintah daerahnya kaya seperti Muba dan Kota Palembang, PAD mereka besar, baru kita rekrut," ujarnya.

Baca juga: Jalur Pendakian Bukit Sulap Lubuklinggau Jadi Tempat Sampah Liar, Warga Akui Terganggu

Namun, untuk Kota Lubuklinggau berbeda, karena selama ini Lubuklinggau bisa membangun bukan sepenuhnya anggaran dari daerah, tapi pembangunan itu melalui bantuan gubernur dan pemerintah pusat.

"Kalau bantuan gubernur itu bisa untuk bayar gaji, maka akan kita pakai tidak jadi masalah, maka kita akan kita rekrut, tapi ini belum bisa," ungkapnya.