Tujuan Pendataan Non ASN Terungkap, BKPSDM OKU Timur: Bukan Langsung Diangkat

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  OKU Timur mengungkap tujuan pendataan Non ASN pada tahun 2022.

Kepala BKPSDM OKU Timur Sutikman menegaskan pendataan Non ASN bukan bertujuan untuk pengangkatan secara langsung menjadi ASN.

Hingga kini, jumlahpegawai Non ASN Kabupaten OKU Timur sudah terdata oleh BKN telah mencapai 6.444 orang.

Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan pendataan Pra Validasi di instansi pemerintahan yang dikeluarkan oleh website resmi BKN.

Pegawai Non ASN di Pemkab OKU Timur berjumlah 6.444 orang, dengan kriteria THK II dan Non THK II. 

Adapun kumulatif masa kerja mulai dari 1 tahun masa kerja hingga ada yang sudah mencapai 18 tahun masa kerja.

Dikatakannya, enam ribu lebih pegawai Non ASN ini paling banyak bertugas di OPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, selanjutnya di Satker masing-masing yang ada di Pemkab OKU Timur.

Data tenaga Non ASN yang semuanya itu digaji oleh APBD Pemkab OKU Timur, dan semuanya sudah terkunci di Pusat.

"Selanjutnya kita tunggu kebijakan pusat. Seharusnya kedepan tidak ada lagi penerimaan tenaga Non ASN,” ujar Sutikman, Kamis (06/10/2022).

Sutikaman menegaskan bahwa memang sesuai dari arahan BKN bahwa tujuan pendataan Non ASN bukan untuk pengangkatan secara langsung melainkan untuk mengetahui jumlah tenaga Non ASN sekaligus untuk pemetaan.

“Memang bukan untuk pengangkatan ASN. Sesuai apa yang disampaikan BKN untuk mengetahui jumlah tenaga Non ASN,” ujarnya.

Sutikaman juga menyampaikan jika ada masyarakat yang mengetahui jika ada tenaga non ASN yang dilaporkan fiktif atau ada yang tidak pernah masuk kerja namun seolah-olah bekerja, dirinya meminta segera untuk melaporkan. 

Baca juga: Diduga Sopir Mengantuk, CRV Hitam Kecelakaan di OKU Timur, Keluar Jalur Nyaris Masuk Sawah

Penyampaian ini menyusul adanya harapan masyarakat meminta BKPSDM mengawal betul demi keadilan, data yang sesungguhnya agar tidak merugikan yang bekerja sungguh-sungguh.

"Untuk yang mengetahui tenaga Non ASN itu ada yang bekerja dan tidak bekerja itu atasan masing-masing. Maka saya himbau agar kepala OPD juga ikut memantau,” tutupnya.