Media Luar Negeri Sebut Presiden Jokowi Sudah Dukung Prabowo Subianto Sebagai Capres di Pilpres 2024

TRIBUNSUMSEL.COM - Media luar negeri kini mulai sebut Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

Sebelumnya, nama Presiden Jokowi memang kerap disebut mendukung sejumlah tokoh untuk maju di Pilpres 2024, salah satunya ialah Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto sendiri sudah menyebutkan jika dirinya bersiap untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024, menggantikan Jokowi yang masa jabatnnya akan habis di 2024.

Kini yang terbaru diketahui, jika ada pemberitaan sebuah surat kabar berbasis di Singapura hebohkan jagad perpolitikan Indonesia.

Artikel dalam surat kabar itu memberitakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tengah pertimbangkan untuk ‘meng-endorse’ pencalonan Prabowo Subianto sebagai suksesornya di Pilpres 2024.

Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan berikan tanggapan.

SKI berpendapat, Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja ambil sikap politik.

Termasuk mendukung atau tidak calon atau partai politik tertentu dalam Pemilu. 

Namun, sebagai pejabat publik, dukungan atau ‘endorsement’ tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan.

Sebab, pada diri Jokowi selaku pesiden melekat kekuasaan negara.

Sehingga, segala tindakan yang mengarah bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara, sejauh mungkin harus dihindari.

"Tidak mungkin memisahkan diri pribadi Jokowi sebagai individu dan sebagai pejabat publik. Karena itu, beliau hendaknya menghindari sejauh mungkin kegiatan politik praktis yang dapat menjadi preseden buruk bagi praktek demokrasi di masa mendatang,” ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Rabu (21/9/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Perintah Megawati Usai Ada Dewan Kolonel di Fraksi PDIP Untuk Dukung Puan Maharani di Pilpres 2024

Baca juga: PKS Beri Sinyal Bakal Dukung Anies Baswedan Untuk Maju Sebagai Capres di Pilpres 2024

Jati menyatakan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, presiden, wakil presiden dan pejabat publik lainnya, seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja yang jadi kewenangannya.

Lebih lanjut ia mengingatkan, rakyat memiliki hak untuk terus mendapat pelayanan terbaik dari pejabat publik meski telah memasukan tahun-tahun politik.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan berjalan fair jika ada komitmen para pejabat publik setia pada konstitusi, dan tidak tergoda untuk menggunakan kekuasaan."