Berita Palembang

Alasan Aptisi Sumsel Babel Tolak RUU Sisdiknas, Ancam Demo di Jakarta

RUU Sisdiknas ditolak Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IIA Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel)

TRIBUNSUMSEL.COM/LINDA
Ketua Aptisi Wilayah IIA Sumsel Babel Dr Drs H M Helmi, M.S, Senin (19/9/2022) 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IIA Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) lantang menolak RUU Sisdiknas.

Bahkan penolakan pengesahan RUU Sisdiknas 2022 akan dilakukan dengan dengan aksi demo ke Istana, pada 27 September mendatang.

"Setidaknya ada 60 PTS di Sumsel akan turut demo ke istana menolak RUU Sisdiknas ini," kata Ketua Aptisi Wilayah IIA Sumsel Babel Dr Drs H M Helmi, M.S, Senin (19/9/2022)

Helmi mengatakan, satu PTS saja bisa puluhan yang ikut, artinya bisa ratusan sampai ribuan pimpinan dan dosen yang akan turut demo di Jakarta.

"Tuntutan yang akan disampaikan diantaranya hentikan pengesahan RUU  Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), hapus LAM PT yang bersifat bisnis dan komersial, serta uji kompetensi kesehatan dikembalikan pada masing-masing perguruan tinggi," katanya

Kemudian, kembalikan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Karena UU ini sebagai pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap profesi dosen, sebagai profesi yang mulia.

Menurut Ketua STIE Mulia Darma Pratama ini, asalan penolakan UU Sisdiknas didasarkan pada  masih banyak masalah dan belum disosialisasi.

Namun prosesnya kenapa tiba-tiba masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2022. 

"Kenapa seperti harus dikejar kebut! Kami menilai UU Sisdiknas masih banyak berbagai pasal yang menimbulkan permasalahan  dikemudian hari," ungkapnya

Contohnya pemberian tunjangan profesi akan dihapuskan dan digantikan dengan istilah tunjangan fungsional.

Baca juga: Detik-Detik Perampokan Mobil Pribadi di Jalan Lintas Musi Rawas, Pelajar Diminta Putar Balik

Hal ini tentunya sangat melukai hati pendidik terutama dosen swasta. 

"Maka dalam penyusunan UU Sisdiknas ini harusnya dilibatkan stakeholder, bagi pendidikan dasar menengah hingga tinggi. Sejauh ini asosiasi perguruan tinggi swasta tidak dilibatkan," ungkapnya 
 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved