Wacana Dua Paslon Oleh PDIP Disebut Sebagai Hal yang Dianggap SBY Tanda Kecurangan di Pemilu 2024

Kendati demikian, Agung menilai pernyataan SBY ini bisa saja berbalik kepadanya jika PDIP membalas ungkapan tersebut.

“Dan mungkin pernyataan itu bisa kembali ke dia juga bila dari PDIP ingin melakukan counter opinion. Saat ini PDIP yang berkuasa dan Demokrat oposan,” tuturnya.

Baca juga: Sekjen PDIP Balas SBY Soal Turun Gunung & Pemilu 2024: Hati-hati Kalau Mau Ganggu Pak Jokowi

Baca juga: PDIP Marah Usai SBY Khawatir Pemilu 2024 Tidak Adil, Balas Ungkit Kecurangan di Pemilu 2009 dan Anas

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (16/9/2022).

Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.

SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat.

SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil.

Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah gak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," ungkap SBY.

Lebih lanjut, SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan.

"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com