PKS Tolak Kenaikkan BBM, Aksi Damai Depan Monpera Palembang, Sebut 5 Alasan Rasional

Sementara itu, dalam aksi demo damai kemarin, ratusan aparat keamanan berjaga, dengan aksi demo ini sensifi dimulai pukul14.00 wib dan berakhir pukul 15.00 wib.

"Kita melakukan aksi demo ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sehingga aksi berjalan dan masyarakat tidak begitu terganggu," pungkas Toha.

Sikap Fraksi PKS di DPRD Palembang

Fraksi PKS DPRD Kota Palembang secara tegas menolak kenaikan BBM subsidi jenis pertalite dan solar, yang telah diumukan Presiden Joko Widodo, pada 3 September lalu.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang Yulfa Cindosari, kebijakan tersebut sangat tidak relevan dengan slogan dan semangat kita kini, yaitu “Bangkit lebih cepat Pulih lebih Kuat”.

"Dengan kenaikan harga BBM, maka akan terjadi efek domino berupa kenaikan harga-harga di sektor lainnya. Padahal kita ketahui bersama pasca pandemi Covid-19 kondisi ekonomi negara kita belum lagi pulih, dengan ditandai tingginya angka inflasi sebesar 4,94 persen per Juli 2022," kata Yulfa saat melakukan instrupsi pada sidang paripurna ke - 19 Masa Persidangan III tahun 2022, Jumat (9/9/2022).

Diungkapkannya, tepat 7 hari pasca ditetapkannya kenaikan harga BBM bersubsidi, telah terjadi demo-demo yang dilakukan berbagai elemen masyarakat.

Untuk menyuarakan penolakan-penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi, namun masyarakat tidak ada pilihan lain, kecuali menelan pil pahit dari pemerintah tersebut.

"Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Palembang sebagai bagian dari rakyat, bertanggung jawab secara moral dan konstitusional, untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsisi," tandanya.

Kado Pahit Akhir Tahun

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dirasa memberatkan rakyat saat ini.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel , Askweni, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha, Firdaus , M Subhan dan HM Anwar Alsyadat disela- sela Rapat Paripurna membahas jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap raperda anggaran APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2022, di Kantor DPRD Sumsel, Jumat (9/9/2022).

"Kami Fraksi Partai PKS DPRD Sumsel, menyatakan menolak atas naiknya harga BBM," kata Syaiful Padli.

Syaiful Padli menambahkan, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini, dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian.

"Kita baru saja pulih dari Pandemi COVID-19, sangat disayangkan jika masyakat harus dibebankan dengan naiknya harga BBM," paparnya.