Berita Sumsel Maju untuk Semua

Pemprov Sumsel  Sinergi Dengan TPID Menyiapkan Langkah Konkrit Atasi  Inflasi di Daerah    

Wagub hadiri rakor pengendalian inflasi tahun 2022  bersama Presiden Jokowi secara daring.

Editor: Sri Hidayatun
Humas Pemprov Sumsel
Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya secara virtual bertempat di Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (18/8/2022) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 bersama Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNSUMSEL.COM.PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya secara virtual  bertempat di Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (18/8/2022) mengikuti  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022  bersama Presiden Joko Widodo.

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Jokowi tersebut mengambil  tema  "Sinergi Untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional"  langsung dari istana Presiden  yang juga melibatkan peserta rakor   seluruh Gubernur, Bupati/Walikota,  se Indonesia.

Presiden Jokowi  dalam arahannya  mengingatkan seluruh Kepala Daerah  untuk jeli  dalam melihat semua persoalan  yang  terjadi dilapangan  terutama yang memicu terjadinya inflasi di daerah.

"Inflasi ini merupakan persoalan yang menjadi momok bagi semua negara di dunia, karena itu Saya menghimbau seluruh kepala daerah  untuk mengetahui persoalan dilapangan yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya masing-masing,"  tegas  Presiden.

Presiden mengungkapkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia salah satunya menjaga kestabilan  harga bahan pokok agar  angka inflasi nasional dan di daerah stabil.

Baca juga: Wagub Mawardi Yahya Ajak Warga Sumsel Teladani Keikhlasan Nabi Ibrahim

Oleh karena itu ia menekankan semua pihak tidak bekerja dengan standar dalam menangani Inflasi. 

"Kita tidak bisa hanya bekerja dengan standar-standar saja, karena ini persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi prcepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Karena itu jalinlah sinergisitas yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. TPID menjadi pihak yang paling berperan dalam hal ini," imbuhnya. 

Presiden  juga  memerintahkan  pemerintah daerah untuk menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi menekan laju inflasi di wilayahnya.

Untuk itu   Presiden  berjanji akan memberikan  payung hukum,  dengan memerintahkan  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  membuat regulasinya. 

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan   surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," katanya dalam Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden tersebut.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved