BKD Lumajang Angkat Bicara Usai Ada Sebanyak 6.953 Tenaga Honorer Tak Terima THR

TRIBUNSUMSEL.COM - Sekitar sepekan lagi, umat musim di Indonesia akan merayakan hari raya Idul Fitri.

Salah satu yang paling ditunggu para pekerja ialah THR.

Namun sayang, hal tersebut tampaknya tak didapatkan oleh seluruh orang.

Tenaga honorer lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang membutuhkan perhatian. Pasalnya Pemkab setempat hanya mengakomodir THR untuk ASN dan PPPK. Itu artinya golongan honorer tidak mendapatkannya.

Informasi yang berhasil dihimpun, jumlah honorer se-Kabupaten Lumajang sebanyak 6.953.

Dari 6.953 itu, 3.062 orang di antaranya merupakan guru honorer dan 730 orang tenaga kesehatan.

Baca juga: LIPSUS: Tukar Uang Receh di Bogor, Di Palembang Warga Rela Antre Panjang, Siap-siap Bagi THR (1)

Baca juga: THR ASN Lahat 2022 Segera Dicairkan, Cik Ujang: Dapat THR Jangan Langsung Mudik

Tidak adanya THR untuk ribuan tenaga honorer menimbulkan kritik. Sebab para honorer itu merasa jam kerja atau tanggung jawab selama ini yang diemban selalu sama dengan golongan PNS.

Taufik Hidayat, Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang mengatakan, pemberian THR untuk tenaga honorer tidak tertuang dalam peraturan pemerintah.

Yang berhak mendapatkan THR hanya pegawai negeri sipil (PNS), calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kalau kami berikan THR kepada para pegawai kontrak ya tambah salah, karena memang aturannya tidak memperbolehkan malah bisa jadi temuan BPK," jelas Taufik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono menjelaskan, keputusan tidak adanya THR bagi tenaga honorer karena semua tenaga tersebut berstatus pegawai kontrak bulanan.

Sehingga Pemkab tidak ada kewajiban memberikan gaji ke-13 untuk para honorer.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Ribuan Tenaga Honorer di Lumajang Tak Terima THR.