Berita Nasional
Reaksi Pengusaha Kelapa Sawit Usai Presiden Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku
Jokowi mengumumkan kebijakan baru adanya larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai Kamis (28/4/2022) pekan depan.
lihat foto
Darmadi juga menyarankan, agar pemerintah kembali mengkaji keputusan itu secara proporsional.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis (28/4/2022).
Hal itu ia putuskan dalam rapat bersama menterinya.
"Dalam rapat, saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi menyebut, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini, agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.
Baca juga: Pemerintah Diminta Cabut HGU dan IUP Usai Pengusaha Sawit Ancam Boikot Program Minyak Goreng Subsidi
Baca juga: Resmi, Presiden Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng Diharapkan Pasokan Banyak dan Harga Murah
Jokowi Dinilai Berani Terapkan Kebijakan Larangan Ekspor CPO-Minyak Goreng
Diberitakan Tribunnews.com, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng khususnya RBD Olein dan minyak goreng memiliki dampak positif.
Menurutnya, langkah Presiden dalam pelarangan ekspor bahan minyak goreng sangat berani.
Pasalnya, saat ini harga internasional sedang tinggi.
Ia menilai, keberanian Presiden itu sebagai langkah terjaganya stabilitas harga di dalam negeri sebagai prioritas utama.
"Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin."
"Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang (September 2021)," kata Awiek dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).
Awiek menambahkan, fakta naiknya permintaan minyak goreng baik kemasan maupun curah saat Ramadan tidak diimbangi dengan kenaikan sisi pasokan bahan baku minyak goreng.
Sehingga, memerlukan langkah yang extra-ordinary.
Ia menyebut, tanpa adanya langkah kongkrit dari pemerintah mendorong pasokan bahan baku minyak goreng, akibatnya terjadi antrian panjang masyarakat.
