Politisi PDIP Tagih Janji Anies Baswedan Jelang Pensiun, Sebut Jangan Merengek ke Pemerintah Pusat

Gembong mengatakan, selama ini Anies tetap keukeuh ingin melakukan program naturalisasi sungai, bukan normalisasi.

Sementara pemerintah pusat menilai perlu adanya normalisasi untuk menambah debit air di sungai maupun kali.

Dia mencontohkan, kedalaman Sungai Ciliwung yang sekarang mencapai 15 meter.

Berdasarkan ketentuan yang ada, kedalamannya bisa mencapai 50 meter, sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan di sekitar kali agar proses normalisasi berjalan lancar.

“Dia membuat program yang namanya naturalisasi kali, sementara program normalisasi kali itu sudah menjadi programnya pemerintah pusat, yang harusnya berbagi tugas dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Kata Gembong, pemerintah daerah bertugas membebaskan lahan melalui alokasi dana APBD, sedangkan pemerintah pusat melakukan pembangunannya melalui APBN.

Namun, langkah ini dinilai lambat dilakukan Anies karena dalam kampanyenya, dia menyebut air hujan dari langit harusnya dimasukan ke dalam perut bumi, bukan dibuang ke air laut melalui saluran.

“Itui pernyataan Pak Anies, sehingga dia tidak mau melanjutkan program normaslisasi kali dan itu kan permasalahannya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari, bahwa upaya pembangunan di Jakarta merupakan kolaborasi dari semua pihak.

Karena itu Anies berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan penanganan kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi.

Kemudian yang kedua, kata dia, pembangunan dan peningkatan tanggul laut serta bangunan pengaman pantai lainnya di kawasan pesisir utara. Termasuk penuntasan master plan hulu-hilir agar pengendalian air sungai bisa terintegrasi, efektif dan efisien.

“Lalu penuntasan pembangunan spam 1 Jatiluhur dan juga Serpong Karian lingkup hilir DKI Jakarta, kemudian pembangunan Jakarta Sewerage System, di samping penuntasan pembangunan MRT, dan juga penuntasan ke beberapa proyek pembangunan rumah susun sederhana yang perlu menjadi perhatian kita,” katanya.

Anies berharap, dukungan dari pemerintah pusat tersebut bisa menjadi stimulus untuk percepatan transformasi Jakarta. Selain itu, dapat menuntaskan beberapa masalah yang sudah ada beberapa dekade, yang perlu dituntaskan solusinya.

“Karena itu, melalui forum ini saya berharap kepada semua, pada para kepala OPD, seluruh jajaran unit kerja agar menyusun perencanaan tahun 2023 dengan mengacu pada arah dan kebijakan serta prioritas yang telah ditentukan pada RPD 2023-2026,” imbuhnya.

“Pastikan selalu melibatkan seluruh masyarakat sebagai penerima layanan, dan tempatkan aspirasi dari masyarakat dalam proses forum musrenbang ini dan forum hasil reses, dan usulan langsung semuanya dianggap sebagai prioritas dalam perencanaan,” jelasnya.
 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Politisi PDIP Ingatkan Anies Jelang Pensiun, Masalah Banjir Belum Tertangani.