Politisi PDIP Tagih Janji Anies Baswedan Jelang Pensiun, Sebut Jangan Merengek ke Pemerintah Pusat

TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik antara PDIP dan ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya masih terus terjadi.

Sejumlah kebijakan Anies Baswedan kerap dikritik oleh PDIP.

Hal itupun terus terjadi hingga jabatan Anies Baswedan akan berakhir.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah merengek kepada pemerintah pusat agar membantunya dalam menangani banjir.

PDIP memandang, pemerintah pusat melalui kementerian telah banyak membantu pemerintah daerah dalam menangani dan menanggulangi banjir.

“Ini kan di ujung masa jabatannya dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Senin (18/4/2022).

“Padahal kemarin-kemarin, pemerintah pusat sudah menunggu mengalokasikan anggaran untuk program normalisasi, dan kalau tidak salah sampai tiga kali alokasi APBD, tapi dimatikan (anggarannya) karena Pemprov DKI tidak kunjung membebaskan lahan,” lanjutnya.

Menurut dia, selama memimpin Jakarta, Anies tidak pernah membebaskan lahan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung demi menanggulangi banjir.

Hingga menjelang masa jabatannya berakhir pada 2022, Anies baru mulai mengeksekusi duit sekitar Rp 1,1 triliun untuk pembebasan lahan sungai memakai dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Pembebasan lahan nggak mudah, tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan karena pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total,” kata Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Mengintip Perbandingan Kekayaan Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan, Harta Prabowo Rp 2 Triliun Lebih

Baca juga: Haters Anies Baswedan Mulai Berkurang Usai Tsamara Amany Keluar dari PSI Gengnya Giring

Hal itu dikatakan Gembong untuk menanggapi pernyataan Anies yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk menangani kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi.

Permintaan itu disampaikan Anies saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta yang digelar secara virtual pada Kamis (14/4/2022).

Dalam acara itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut Gembong, Anies meminta bantuan pemerintah pusat karena dia melihat sungai Ciliwung melintasi provinsi lain.

“Jadi, saya melihat di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat yang seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu,” jelasnya.

Gembong mengatakan, selama ini Anies tetap keukeuh ingin melakukan program naturalisasi sungai, bukan normalisasi.

Sementara pemerintah pusat menilai perlu adanya normalisasi untuk menambah debit air di sungai maupun kali.

Dia mencontohkan, kedalaman Sungai Ciliwung yang sekarang mencapai 15 meter.

Berdasarkan ketentuan yang ada, kedalamannya bisa mencapai 50 meter, sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan di sekitar kali agar proses normalisasi berjalan lancar.

“Dia membuat program yang namanya naturalisasi kali, sementara program normalisasi kali itu sudah menjadi programnya pemerintah pusat, yang harusnya berbagi tugas dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Kata Gembong, pemerintah daerah bertugas membebaskan lahan melalui alokasi dana APBD, sedangkan pemerintah pusat melakukan pembangunannya melalui APBN.

Namun, langkah ini dinilai lambat dilakukan Anies karena dalam kampanyenya, dia menyebut air hujan dari langit harusnya dimasukan ke dalam perut bumi, bukan dibuang ke air laut melalui saluran.

“Itui pernyataan Pak Anies, sehingga dia tidak mau melanjutkan program normaslisasi kali dan itu kan permasalahannya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari, bahwa upaya pembangunan di Jakarta merupakan kolaborasi dari semua pihak.

Karena itu Anies berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan penanganan kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi.

Kemudian yang kedua, kata dia, pembangunan dan peningkatan tanggul laut serta bangunan pengaman pantai lainnya di kawasan pesisir utara. Termasuk penuntasan master plan hulu-hilir agar pengendalian air sungai bisa terintegrasi, efektif dan efisien.

“Lalu penuntasan pembangunan spam 1 Jatiluhur dan juga Serpong Karian lingkup hilir DKI Jakarta, kemudian pembangunan Jakarta Sewerage System, di samping penuntasan pembangunan MRT, dan juga penuntasan ke beberapa proyek pembangunan rumah susun sederhana yang perlu menjadi perhatian kita,” katanya.

Anies berharap, dukungan dari pemerintah pusat tersebut bisa menjadi stimulus untuk percepatan transformasi Jakarta. Selain itu, dapat menuntaskan beberapa masalah yang sudah ada beberapa dekade, yang perlu dituntaskan solusinya.

“Karena itu, melalui forum ini saya berharap kepada semua, pada para kepala OPD, seluruh jajaran unit kerja agar menyusun perencanaan tahun 2023 dengan mengacu pada arah dan kebijakan serta prioritas yang telah ditentukan pada RPD 2023-2026,” imbuhnya.

“Pastikan selalu melibatkan seluruh masyarakat sebagai penerima layanan, dan tempatkan aspirasi dari masyarakat dalam proses forum musrenbang ini dan forum hasil reses, dan usulan langsung semuanya dianggap sebagai prioritas dalam perencanaan,” jelasnya.
 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Politisi PDIP Ingatkan Anies Jelang Pensiun, Masalah Banjir Belum Tertangani.