Politisi PDIP Tagih Janji Anies Baswedan Jelang Pensiun, Sebut Jangan Merengek ke Pemerintah Pusat

TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik antara PDIP dan ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya masih terus terjadi.

Sejumlah kebijakan Anies Baswedan kerap dikritik oleh PDIP.

Hal itupun terus terjadi hingga jabatan Anies Baswedan akan berakhir.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah merengek kepada pemerintah pusat agar membantunya dalam menangani banjir.

PDIP memandang, pemerintah pusat melalui kementerian telah banyak membantu pemerintah daerah dalam menangani dan menanggulangi banjir.

“Ini kan di ujung masa jabatannya dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Senin (18/4/2022).

“Padahal kemarin-kemarin, pemerintah pusat sudah menunggu mengalokasikan anggaran untuk program normalisasi, dan kalau tidak salah sampai tiga kali alokasi APBD, tapi dimatikan (anggarannya) karena Pemprov DKI tidak kunjung membebaskan lahan,” lanjutnya.

Menurut dia, selama memimpin Jakarta, Anies tidak pernah membebaskan lahan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung demi menanggulangi banjir.

Hingga menjelang masa jabatannya berakhir pada 2022, Anies baru mulai mengeksekusi duit sekitar Rp 1,1 triliun untuk pembebasan lahan sungai memakai dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Pembebasan lahan nggak mudah, tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan karena pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total,” kata Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Mengintip Perbandingan Kekayaan Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan, Harta Prabowo Rp 2 Triliun Lebih

Baca juga: Haters Anies Baswedan Mulai Berkurang Usai Tsamara Amany Keluar dari PSI Gengnya Giring

Hal itu dikatakan Gembong untuk menanggapi pernyataan Anies yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk menangani kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi.

Permintaan itu disampaikan Anies saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta yang digelar secara virtual pada Kamis (14/4/2022).

Dalam acara itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut Gembong, Anies meminta bantuan pemerintah pusat karena dia melihat sungai Ciliwung melintasi provinsi lain.

“Jadi, saya melihat di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat yang seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu,” jelasnya.