DPRD Kaget Saat BPS Sebut Lahat Jadi Termiskin Kedua di Sumsel, Nopran Marjani Ungkap Kebenaran

Laporan Wartawan Sripoku.com Ehdi Amin

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT - Ibarat kelaparan dilumbung padi, menjadi kata pengentar Sutra Imansyah, anggota DPRD Lahat saat memberikan pandangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Sekda Lahat, Chandra SH MM, sejumlah OPD dan Kepala BPS Lahat.

Di ruang sidang utama DPRD Lahat, mereka membahas terkait data kemiskinan di Kabupaten Lahat dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel.

BPS menyatakan Kabupaten Lahat masuk dalam persentase termiskin ke dua di Sumsel. 

Dikatakan Sutra, Lahat kaya akan sumberdaya alam baik bidang pertambangan maupun bidang pertanian. 

Tidak hanya itu, potensi ketenagakerjaan kita juga banyak. 

"Kami malu sebagai anggota DPRD melihat kondisi ini. Jadi apa yang sudah dikerjakan,"sampainya.  

Senada, disampaikan anggota DPRD Lahat, Nizaruddin.

Politi Partai PPP ini seolah tak percaya dengan data yang dikeluarkan BPS tersebut. 

Namun demikian jika itu benar adanya Nizar meminta harus ada solusi konkrit untuk mengurangi kemiskinan di Bumi Seganti Setungguan.

Dia juga meminta agar Bupati Lahat, Cik Ujang SH tidak terlena. 

"Bukan Pemda saja kami DPRD juga malu. Kok Lahat bisa termiskin kedua di Sumsel. Apa arti kekayaan yang kita miliki. Pak Sekda,  evaluasi itu kerja kepala dinas. Apa saja yang telah mereka kerjakan. Dan kami minta Pemda dan BPS itu bisa sinergi. Sehingga apa yang dikeluarkan BPS itu bisa ditindaklanjuti, "tegasnya.  

Keraguan atas data BPS juga disampaikan Sri Marhaeni dan Ardiansyah.

Politisi Golkar dan PDI P ini menilai ada ketidaksesuaian antara data BPS dan data yang dikeluarkan Pemkab Lahat melalui dukcapil. 

"Kalau data orang miskin saja beda dan kita belum tahu siapa yang miskin bagaimana kita membantu warga tersebut, "sampai mereka.  

Sementara Gaharu, Politisi partai Gerindra menanyakan kapan BPS melakukan survey. 

Jika survey dilakukan sebelum masa panen maka tentu akan banyak warga yang terdata miskin. 

"Batubara kita ini terkanl di seluruh Indonesia. Tapi miris kalau warganya banyak yang miskin, "sampainya.  

Sementara  Nopran Marjani SPd menegaskan, data yang dikeluarkan BPS Sumsel, ternyata benar, bukan hoax.

Menurut Nopran, solusi atasi kemiskinan ialah mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan warga miskin.

Karena itu, Pemkab Lahat harus memiliki data by name by address, agar apa yang menjadi program kedepan bisa tepat sasaran.

"Saya juga sakit hati, saat BPS bilang, semenjak batubara dibuka Lahat semakin miskin. Kalau Lahat ini disebut miskin, bukan hanya pimpinan daerah yang dinilai buruk oleh masyarakat, tapi DPRD juga kena. Saat ini bagaimana action pemerintah untuk menurunkannya. Cari orang miskin ini, kalau tidak dicari, bagaimana bisa mengentaskannya.," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra ini. 

Baca juga: Dipicu LPJ, Ketua BPD dan Kades Muara Cawang Desi Ribut, Lapor ke Polres Lahat

Baca juga: BREAKING NEWS: Nengsi Marlina Korban Dibakar Polisi Polres Lahat Meninggal, Kasus Polisi Bakar Pacar

Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST, selaku pimpinan RDP mengatakan, beberapa poin penting didapat dalam RDP ini.

Terkait survey yang dilakukan BPS, itu dilakukan skala nasional.

Tetapi tidak diketahui keluarga miskin mana yang disurvei, karena BPS tidak menyertakan by name by address. Kedepan Pemkab Lahat bersama BPS akan lakukan pendataan warga miskin di Lahat.

“BPS intansi sektoral independen, tapi setidaknya ada komunikasi dengan Pemkab Lahat. Hasil survei ini berdasarkan keilmuan dari BPS, bukan dalam artian data pasti. Tetapi  Pemkab Lahat juga harus segera ambil langkah untuk ini,” kata Fitrizal. 

Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Sekda Lahat, Chandra SH MM menuturkan, Pemkab Lahat tidak akan mempersoalkan lagi terkait data BPS Sumsel, pihaknya akan lebih fokus terhadap menurunkan digit kemiskinan.

"By name by address warga miskin itu, walau meluangkan waktu cukup lama, kami akan selesaikan. Ada Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Disdukcapil, untuk mendapatkan data ini," tuturnya.

Chandra mengakui, selama ini OPD jajaran Pemkab Lahat tidak kuat menjalin komunikasi bersama BPS Lahat.

Sedangkan untuk solusi menurunkan digit kemiskinan ini, Pemkab Lahat akan mencari solusi, dari titik mana untuk menyelesaikannya. 

“Kedepan komunikasi antara OPD dengan BPS Lahat akan lebih kuat. Persoalan ini akan jadi program utama di APBD Perubahan. Kepada DPRD, kami juga tentu meminta mendukungnya,” sampai Chandra.

Ditempat yang sama Kepala BPS Lahat, Ir Hj Chairanita Kurniarita MSi menuturkan, faktor kemiskinan di Lahat disebabkan oleh tiga hal.

Yakni karena ada kenaikan harga dan  Pemda tidak menghitung inflasi, masih banyak pekerja yang tidak digaji sesuai (UMR), dan tidak ada data update by nama by address warga miskin. 

"Sesuai UU No 16, kita tidak bisa melakukan pendataan by name by address. Rilis data secara makro, tidhanyaak boleh menampilkan secara per orang, harus selalu global," tutur Chairanita, Senin (28/3). Menurutnya BPS  meletakkan data awal sebagai estimasi, sedangkan tindak lanjut dari sektoral masing-masing.

Sementara, mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, persentase kemiskinan Kabupaten Lahat pada tahun 2019 sebesar 15.92 persen, tahun 2020 sebesar 15.95 persen, tahun 2021 sebesar 16.46 persen. Ean