Mahfud MD Angkat Bicara Usai Presiden Jokowi Terbawa Dalam Proyek Satelit Kemhan yang Rugikan Negara

Pada tanggal 13/10/17, ada lagi surat tentang arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan masalah yang saat itu muncul. Intinya, tetap diupayakan penyelamatan agar Indonesia tak kehilangan Slot Orbit.

Jadi yang dilakukan Menko Polhukam sekarang ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Slot Orbit yang tersandera oleh kontrak yang bermasalah. Harus berjuang keras untuk menyelamatkan Slot Orbit itu, sebab International Telecommunications Union (ITU) memberi perpanjangan penggunaan slot sampai November 2024, tapi dengan meminta 36 bulan sebelum itu semua kontrak dan spesifikasi teknisnya sudah jelas. Padahal sampai sekarang (sudah tinggal 34 bulan) belum ada syarat itu. Kita berharap Menkominfo dan Menhan bisa mengatasi masalah ini.

Oleh sebab itu, sungguh aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan, apalagi cuci tangan. Ketika ditanya wartawan, saya hanya bilang tak tahu apa yang terjadi sebelum jadi Menko. Justru saya tidak lepas tangan, melainkan turun tangan dan terus berkoordinasi dengan Kemhan, Kemkominfo, Kemkeu, dan Panglima TNI. Mengapa? Ya karena ada arahan dari Presiden agar Slot Orbit tersebut diselamatkan. Kalau saya mau lepas tangan, kan tinggal diam dan membiarkan masalah itu sambil duduk dengan nyaman.

Ingat bahwa Majalah TEMPO edisi 27 Februari 2021 telah menulis laporan panjang tentang ini, tapi Menko Polhukam memilih tidak berkomentar agar tak gaduh, tapi terus berusaha mencari solusi dengan koordinasi dan melakukan pemanggilan-pemanggilan.

Mari kita beri keleluasaan kepada Kejaksaan Agung untuk menangani ini. Kejaksaan Agung sudah memegang bahan dan melangkah dengan profesional terkait ini. Kita dukung Kejaksaan Agung," tulis Mahfud MD di akun Instagram pribadinya, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Negara Rugi Ratusan Miliar Gegara Proyek Satelit Kemenhan, Ini yang Jadi Masalah

Baca juga: PB HMI Tantang Mahfud MD Soal Adanya Menteri yang Disebut Minta Setoran Hingga Rp 40 Miliar

Diketahui sebelumnya mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa saat itu Kementrian Pertahanan memutuskan menyewa satelit karena ada unsur kedaruratan.

Hal itu guna mengisi slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015.

Menurutnya, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain.

Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo waktu itu mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.

"Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan (slot) orbit 123 BT, saya lakukan dan berhasil,” kata Ryamizard dikutip Kompas.id pada Selasa (18/1/2022).

“Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara.”

Tercatat, pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 yang ada di slot itu keluar dari orbit sehingga terjadi kekosongan di slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Sebagaimana aturan ITU, slot tersebut harus diisi jika tidak mau diberikan ke negara lain.

Selain itu, Ryamizard membeberkan bahwa ada ancaman kedaulatan terhadap negara apabila slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu tak segera diselamatkan, kendati secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai.

Presiden Jokowi, kata Ryamizard, karena itu mengeluarkan diskresi kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ucap Ryamizard.