Berita Nasional
Mardani Ali Sera Serang Pemerintah Usai Ada Dugaan Utang Tersembunyi Rp 245 Triliun RI ke China
Informasi tersebut awalnya dibocorkan Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData.
lihat foto
“Polemik TWK KPK dan diamnya Pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK,” kata dia.
Baca juga: Hadapi Serangan Siber, Pemerintah Luncurkan Palembang CSIRT
Baca juga: Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM di Luar Jawa-Bali Hingga 8 November 2021, Beri Penjelasan
Penjelasan kementerian BUMN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon isu adanya utang tersembunyi dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, apabila ada utang pada proyek tersebut, pastinya utang tersebut tercatat di Bank Indonesia (BI).
"Berita ini hoax ya, dan (terlalu) tendensius," ujar Arya dalam pesan singkatnya, Minggu (17/10/2021).
"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk kereta cepat, karena (pasti) tercatat di Bank Indonesia," sambungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi dengan China senilai 17,28 miliar dollar AS.
Jika dikonversi ke dalam Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp245,3 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dollar AS).
Utang tersembunyi itu disampaikan oleh AidData, sebuah lembaga riset internasional lewat laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects.
Seperti dilansir Kompas, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo juga menjelaskan perihal utang tersembunyi (hidden debt) yang tercantum dalam AidData.
Hidden debt ini bukan berarti pemerintah tidak melaporkan utang alias sembunyi-sembunyi berutang.
Hidden debt adalah utang nonpemerintah. Tapi jika terjadi wanprestasi, berisiko kepada pemerintah.
"Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi," kata Yustinus dalam akun Twitternya, @prastow, Jumat (15/10/2021).
Demokrat minta ada audit
Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan pandangan terkait langkah Presiden Joko Widodo yang meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
