Berita Nasional
Mardani Ali Sera Serang Pemerintah Usai Ada Dugaan Utang Tersembunyi Rp 245 Triliun RI ke China
Informasi tersebut awalnya dibocorkan Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kembali mengkritisi kerja pemerintah.
Hal tersebut tak lepas usai adanya informasi utang tersembunyi Indonesia kepada China sebanyak ratusan triliun.
Menurut Mardani, hal tersebut tentu menjadi kabar yang mengejutkan.
Pemerintah dianggap tidak terbuka kepada rakyat.
Informasi tersebut awalnya dibocorkan Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData.
Adanya dugaan utang tersembunyi itu menjadi salah satu perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam catatan catatan khususnya terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang hari ini genap berusia dua tahun.
Sebelumnya, Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke China sebesar Rp245 triliun diduga untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.
Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI).
Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas TV, Rabu (20/10/2021) meminta agar masalah ini jangan disepelekan.
“Jangan sepelekan temuan ini. Terlebih, dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas TV, dikutip dari situs resmi PKS.
Selain itu, terkait kinerja penegakan hukum yang melemah. Kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober) menurut survey Nasional Kompas Oktober 2021.
“Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini.”
“Juga kasus ‘smackdown’ mahasiswa si Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi,” ujarnya.
Kemudian, isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah amat disayangkannya sikap diamnya Presiden Jokowi saat menangani polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.
