Berita Palembang
Anggaran Rp 37,5 Miliar Minim, Komisi V DPRD Sumsel Sebut KONI Sumsel Tanpa Target di PON Papua
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Ngs Syaiful Padli menyatakan dengan anggaranRp 37,5 miliar, KONI Sumsel tidak pasang targetpada PON Papua.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi V DPRD Sumsel mengakui, seluruh anggaran mitra kerja mereka berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, dampak dari pandemi Covid-19.
Berkurangnya anggaran ini dikhawatirkan akan mengganggu target dan program dari organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya mitra kerja mereka.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Selasa (28/9/2021) menyebut, akibat dari anggaran yang minim, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel, tidak memiliki target khusus di PON Papua yang saat ini sedang berlangsung.
Dikatakan Syaiful, total KONI Sumsel mengajukan anggaran sebesar Rp 95 miliar. Namun yang disetujui sebesar total Rp 37,5 miliar, dengan rincian 12,5 miliar dianggarkan di APBD induk dan Rp 25 miliar di APBD Perubahan Sumsel.
Syaiful membandingkan, pada PON tahun 2016 dengan anggaran total Rp 40 miliar yang dialokasikan ke KONI, Sumsel menduduki peringkat ke 21. Saat ini, dengan anggaran yang lebih sedikit Rp 37,5 miliar, Syaiful mengatakan, KONI Sumsel tidak memasang target khusus.
"Kami bertanya dengan posisi saat ini, targetnya prestasi bagaimana, sebagai perbandingan alokasi untuk KONI tahun 2016 sebesar Rp 40 miliar, saat itu kita di posisi 20 besaran, sekarang dengan anggaran yang diberikan, mereka (KONI) tidak berani memasang target, karena (anggaran) yang jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, namun kita berharap anggaran ini dimaksimalkan dan kita juga harapkan pembinaan atlet kedepan lebih dimaksimalkan lagi," beber politisi PKS ini.
Baca juga: Pemkot Palembang Layani Vaksin Rabies Gratis, Bisa Dipanggil ke Rumah, Ini Cara dan Syaratnya
Syaiful menjelaskan, berkurangnya alokasi anggaran ke OPD-OPD dan mitra kerja komisi V lainnya, sebagai akibat dari adanya recofusing anggaran dampak dari pandemi Covid-19 dan turunnya dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.
"Ya, dampak dari adanya pandemi, berakibat dilakukan recofusing anggaran. Selain itu, DAK dan DAU dari Pusat juga turun, yang berimbas ke seluruh mitra kerja," pungkas Syaiful.
Baca berita lainnya langsung dari google news.