Aksi di Depan Kantor Gubernur Sumsel, Tuntut Keadilan Pemberlakuan PPKM di Palembang

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Barisan Rakyat menuntut keadilan terhadap pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Palembang. 

Barisan Rakyat yang terdiri dari puluhanan orang ini berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai dan diterima langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

"Pemerintah memberlakukan PPKM, namun tanpa memberikan bantuan kepada masyarakat. Padahal kebutuhan dasar makanan selama PPKM tangung jawab pemerintah," kata Koordinator Aksi Edi Susilo, Selasa (13/7/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, menurutnya pemerintah harusnya sudah menganggarkan dan sepertinya sudah menganggarkan, cuma dananya kemana?

Untuk itu perlu adanya keadilan bagi masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan Buru Tani dan Pedagang Kaki Lima Darwin, tolong berikan hak-hak masyarakat. 

"Kami patuh terhadap Prokes, tapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Kalau memang kami diharuskan berdiam diri di rumah ya disuport dengan kebutuhan dasar. Kalau tidak kami akan buka kedai lagi, ngelapak dijalan," ungkapnya.

Menurutnya, mereka sadar kalau sampai melapak lagi dijalan melanggar tapi kalau tidak ada bantuan dari pemerintah mau makan apa? PPKM itu harusnya diimbangi dengan bantuan.

Sedangkan Ketua Koordinasi Aksi Charmi mengatakan, bahwa ia memberikan saran kepada pemerintah  bisa dibuat area khusus Pedagang, misal khusus Pedagang Pecel Lele dan lain-lain.

"Ini perlu dilakukan agar Prokes berjalan dengan baik dan kita pun tidak kehilangan pendapatan. Jadi sebenarnya banyak solusi lainnya yang bisa dilakukan," ungkapnya.

Dalam aksi ini juga ada beberapa pelajar yang menyerukan aspirasinya ingin segera belajar tatap muka.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, untuk masalah sekola sejak awal ia memang menginginkan Juli tatap muka atau setidaknya hybrid learning ada online-offline.

"Pemikiran kita sama, tapi kita juga harus patuh pada peraturan pusat. Ditambah lagi kondisi Covid19 yang masih fluktuatif," katanya.

Baca juga: Minta Diantar, Pemuda Jadi Korban Begal Dua Pria di Tanjung Rawo Palembang

Menurut Deru, kalau sebelumnya PSBB maka kini PPKM yang peraturannya lebih rinci lagi. Nah kebetulan Kota Palembang ini termasuk yang menerapkan PPKM.