Breaking News:

Sidang Johan Anuar

Wabup OKU Non Aktif Johan Anuar Dituntut 8 Tahun Penjara, JPU Ungkap Pertimbangan Memberatkan

Jaksa penuntut KPK meyakini wakil bupati non aktif kabupaten OKU tersebut menerima aliran dana sebesar Rp.3,2 Miliar lebih dalam perkara ini.

Penulis: Shinta Dwi Anggraini | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/SHINTA DWI ANGGRAINI
JPU KPK, Rihki Benindo Maghaz saat ditemui setelah sidang beragendakan pembacaan tuntutan terdakwa Johan Anuar yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (15/6/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) non aktif Johan Anuar dituntut hukuman 8 tahun penjara serta denda Rp.200 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan Kabupaten OKU.

Jaksa penuntut KPK meyakini wakil bupati non aktif kabupaten OKU tersebut menerima aliran dana sebesar Rp.3,2 Miliar lebih dalam perkara ini.

"Hal ini diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan yang kami temukan. Untuk itu kami juga menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti (UP) sesuai dengan jumlah tersebut. Dan apabila tidak dibayar, terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 tahun," ujar JPU KPK, Rihki Benindo Maghaz saat ditemui setelah sidang beragendakan pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (15/6/2021).

Adapun pertimbangan dalam memberatkan hukuman terdakwa adalah tindakannya yang tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Selama persidangan, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya.

"Terdakwa ini tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya. Itu jadi pertimbangan hal-hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum dan dia juga punya tanggungan keluarga," jelasnya.

Baca juga: Satu Pelaku Penyiraman Air Keras di Plaju Darat Tertangkap, Ternyata Kenal Korban Sesama Aktivis

Baca juga: Kapolda Sumsel Datangi Kampung Narkoba, Silaturahmi dan Bagikan Sembako

Selain kurungan badan serta denda dan uang pengganti, JPU juga menuntut pencabutan hak politik bagi Johan Anuar selama 5 tahun terhitung sejak ia selesai menjalani pidana.

"Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan kemudian kami analisa dan hubungkan dengan teori-teori hukum dan keterangan ahli yang ada, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami yang pertama yakni Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," ujarnya.

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved