Di Sumsel Hanya 7 Kabupaten/Kota Ini Terapkan PPKM Mikro 6-19 April 2021

Sumatra Selatan (Sumsel) masuk dalam 20 provinsi di Indonesia yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro

Editor: Wawan Perdana
ist
Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur Sumsel Herman Deru melihat proses vaksinasi di Palembang beberapa hari lalu. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sumatra Selatan (Sumsel) masuk dalam 20 provinsi di Indonesia yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

PPKM Mikro itu hanya dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota di Sumsel.

Tujuh daerah itu saat ini masuk zona oranye penyebaran Covid-19.

Adapun tujuh daerah tersebut yakni kota Palembang, Prabumulih, Lubuklinggau, Banyuasin, OKU, Musi Rawas, dan Muara Enim.

Baca juga: Apa Itu PPKM Mikro? Ini Artinya, Sekarang Dilaksanakan di 20 Provinsi di Indonesia Termasuk Sumsel

Pelaksana Harian Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Akhmad Najib, mengatakan, penetapan tujuh daerah tersebut usai dikeluarkannya instruksi Menteri Dalam Negeri tentang kewajiban provinsi Sumsel memberlakukan PPKM skala mikro pada 5 April 2021.

Pemberlakuan PPKM skala mikro di Sumsel dimulai sejak 6-19 April 2021 dan dapat diperpanjangan disesuaikan UU yang berlaku.

"Gubernur hari ni sudah membuat surat atau edaran sesuai aturan Mendagri untuk tujuh kabupaten/kota zona oranye," katanya pada konferensi pers di kantor gubernur provinsi Sumsel, Kamis (8/4/2021).

Dijelaskan Akhmad, pemberlakuan PPKM di Sumsel sama seperti di Jateng dan Jabar yang dilakukan dengan pertimbangan kriteria zonasi hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

Bupati hingga camat diminta berkoordinasi dalam menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya menekan angka positif Covid-19.

Baca juga: Ingin Segera Tatap Muka, Guru di Pagaralam Antusias Divaksin

Ada sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar aturan PPKM skala mikro sesuai Peraturan Daerah (Perda) Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.

"Untuk tujuh daerah tadi jika terdapat 3-5 orang dalam satu RT maka wajib isolasi mandiri," jelas dia.

Menurut dia, dengan pemberlakuan PPKM skala mikro tujuh daerah tersebut harus melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PPKM berupa anggaran dari desa atau kelurahan masing-masing.

Dana tersebut dialokasikan untuk penyediaan posko hingga fasilitas protokol kesehatan berupa tempat mencuci tangan hingga alat pengecekan suhu.

"Harus berkoordinasi. Bentuk posko tingkat desa dan kelurahan. Daerah yang sudah ada posko dioptimalisasi," terang dia.

Sementara itu, untuk 10 daerah lain yang tidak memberlakukan PPKM mikro, kepala daerahnya diminta untuk memperkuat dan meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan di masa pandemi.

"Kami sudah menginformasikan kepada bupati untuk membuat edaran ke desa-desa," ujarnya lagi.

Saat ini pemprov Sumsel juga tengah memfokuskan penelusuran kasus (tracing), perawatan pasien, dan pencegahan kematian akibat infeksi Covid-19.

"3T dioptimalkan. Tingkat kematian pun menjadi atensi karena masih cukup tinggi. Untuk tracing akan diperkuat," tegas Akhmad. (SP/ Jati)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved