Breaking News:

Berita Palembang

Didesak Minta Maaf ke Presiden Jokowi, DPD Demokrat Sumsel: Kami Hanya Menanyakan

DPD partai Demokrat provinsi Sumsel Ishak Mekki menegaskan tidak pernah menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam KLB tapi menanyakan.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Ketua DPD partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-Pasca Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) menolak pengesahan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), saling serang pernyataan masih terjadi antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan kubu Moeldoko.

Di sisi lain, kubu Moeldoko menyatakan bakal meneruskan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan mendesak kubu AHY untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menuduh tidak benar selama ini.

Menyikapi hal tersebut ketua DPD partai Demokrat provinsi Sumsel Ishak Mekki menilai, jika pihaknya (kubu AHY) tidak pernah memberikan tuduhan kepada presiden, melainkan hanya meminta penjelasan terkait status Moeldoko yang merupakan orang lingkaran istana karena menjabat kepala staf kepresidenan RI (KSP).

"Kita kan tidak pernah menuduh (presiden) baik itu dari DPP maupun DPD partai Demokrat yang sah, jika pemerintah terlibat dalam konflik Demokrat dengan diselenggarakannya KLB.

Tapi wajar saja kalau kubu AHY menanyakan apakah Moeldoko sudah berbicara atau seizin bapak presiden dan istana, karena ia KSP yang merupakan pembantu dekat presiden, jadi wajar partai Demokrat menanyakan dan mengirim surat apakah seizin presiden atau tidak, jadi bukan menuduh," kata Ishak Mekki, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Sindiran Partai Demokrat Untuk Kubu Moeldoko Usai Meminta SBY Buat Partai Politik Baru

Diungkapkan mantan Wakil Gubernur Sumsel ini, kalau ada desakan kubu KLB yang meminta pihaknya meminta maaf dan sebagainya, hal itu ia rasa tidak perlu, karena jelas kepengurusan partai Demokrat yang dipimpin AHY tidak menuduh.

"Tapi wajar kalau partai Dempokrat selama ini menanyakan hal itu, karena ia pembantu terdekat presiden, masa pembantu terdekat tidak ngasih tahu. Kita saja jika serumah kalau pergi keluar makan saja, minimal izin dengan atasan dan itu etikanya," tuturnya.

Ditambahkan anggota DPR RI ini, sesuai arahan DPP kepengurusan partai Demokrat di daerah termasuk di Sumsel, harus tetap solid dan selalu berkoordinasii dengan DPP.

"Intinya, kita harus bersatu untuk membesarkan partai ini kedepan," tegasnya.

Sebelumnya, partai Demokrat kubu Moeldoko mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY untuk meminta maaf ke Jokowi karena tuduhan Jokowi terlibat dalam KLB.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved