KLB Versi Moeldoko Ditolak, Demokrat Lubuklinggau Waspadai Gerakan Selanjutnya

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis. 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Permohonan kubu Moeldoko terkait pengesahan pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang ditolak.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Ditolaknya pengajuan tersebut, membuat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Lubuklinggau H.A Gani Subit mengaku bersyukur atas keputusan tersebut

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Baca juga: Siapkan Belajar Tatap Muka Juli 2021, Sekolah di Lubuklinggau Gelar Simulasi 

"Dan memang sesuai fakta yang ada. KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang ilegal, dan tidak sesuai dengan aturan UUD," tegas Gani saat dihubungi wartawan, Rabu (31/3).

Meskipun resmi ditolak oleh MenkumHam RI, Gani mengaku pihaknya akan tetap melakukan deteksi dini sebagai antisipasi adanya gerakan-gerakan selanjutnya, yang bisa saja terjadi dengan mengatasnamakan Partai Demokrat.

Ia mengatakan kalau ternyata memang ada, pihaknya pasti akan melakukan tindakan sesuai yang sudah diinstruksikan oleh DPP.

"Kita sudah melapor ke Polres lagi,  Nanti biar diproses oleh Kapolres, kalau memang ada demikian," tegasnya.

Ia meyakini kalau kadernya di Kota Lubuklinggau saat ini tetap solid.

"Untuk kader pesan kita tetap solid, tetap kompak tetap semangat dan yakinlah yang terjadi ini ada hikmah," ungkapnya.

Baca juga: Video Remaja di Lubuklinggau Gasak Kotak Amal Masjid Modusnya Pura Pura Hendak Salat

Ia mengaku tetap diminta DPP untuk fokus untuk melaksanakan kerja partai. Apalagi target DPC Partai Demokrat Lubuklinggau pada Pileg 24 mendatang harus dapat merebut 6 kursi.

"Upaya konsolidasi sudah kita lakukan mulai dari sekarang," tambahnya.