Demo Pemuda Muratara Berlanjut ke Kejati dan Polda Sumsel, Lapor 10 Indikasi Korupsi

"Uang itu belum diberikan oleh Dinkes Muratara, informasi yang kami dapat dana itu telah dicairkan oleh Pemprov," kata Frengki.

Keempat, dana penanganan Covid-19 sebesar Rp31,9 miliar yang disalurkan pada BPBD, Dinsos, DPMDP3A, Setda, Dinkes, RSUD Rupit, Disdik, dan Disbudpar.

"Namun realisasinya hanya Rp24 miliar, sehingga sisanya Rp7,2 miliar," ujar Frengki.

Kelima, dana penanganan Covid-19 yang realisasi Rp24 miliar tersebut juga diduga ada penggelembungan (mark up).

Keenam, dana hibah BNPB Pusat ke BPBD Kabupaten Muratara sebanyak Rp7 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp6,2 miliar.

"Sisanya Rp800 juta tidak jelas keberadaannya, kata Pemkab kas daerah kosong atau habis," ujar Frengki.

Ketujuh, anggaran pembangunan rumah jabatan Bupati Muratara tahun 2020 sebesar Rp1,9 miliar yang tersedia pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

"Penempatan aset tidak tepat sasaran, mengingat rumah yang ditempati bupati itu adalah rumah milik pribadi, hal ini perlu diinventarisasi lebih lanjut," tegas Frengki.

Kedelapan, anggaran rumah jabatan Bupati Muratara berjumlah Rp1,2 miliar terdiri dari 76 item sesuai dengan nomor registrasi, merk, ukuran, dan tahun pembelian 2015-2019 yang juga harus diinventarisasi.

Kesembilan, terkait alat berat seperti traktor, grader towed type, grader + attachment, loader, truck attachment, dan lain-lain senilai Rp9,2 miliar.

"Alat-alat itu tidak jelas penggunaannya, maka perlu untuk diinventarisasi aset, jangan sampai jadi milik pribadi," kata Frengki.

Kesepuluh, terkait pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2020 yang diguga dibangun tidak sesuai RAB serta terkesan asal jadi.

"Dari 10 poin persoalan tersebut, maka kami menduga ada indikasi kerugian negara diperkirakan sebanyak Rp34 miliar," ungkap Frengki.

Ikuti Kami di Google Klik