Sudah Kaderisasi, Parpol Kesulitan Munculkan Kader di Pilkada, Ini Analisa Pengamat Politik

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerhati politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar mengungkapkan, jika saat ini masih minim partai politik (parpol) melahirkan kepala daerah yang benar- benar berasal dari kader partai.

Padahal, partai politik selama ini telah membuat pengkaderan yang baik, akan tetapi saat pelaksanaan Pilkada tersingkir dari kandidat di luar partai itu sendiri.

"Hal ini tak dipungkiri, karena parpol sendiri membuka ruang terhadap kandidat di luar kadernya untuk masuk dan dapat dukungan parpol itu sendiri," kata Bagindo saat diskusi rumah Pilkada di Virtual Fest Tribun Sumsel- Sripo yang menghadirkan narsum pengamat politik sekaligus Ahli Kebijakan Publik dari Unsri Dr MH Thamrin, Sekretaris DPD Golkar Sumsel dan Ketua DPD PKS kota Palembang Badaruddin yang dipandu wartawan senior Sripo H Muhammad Husin dengan tema Parpol mulai percaya diri.

Menurut Bagindo, untuk saat ini terlihat dari upaya nyata Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar yang tak dipungkiri akan mencari kendaraan politiknya agar bisa maju Kota Palembang pada 2024 mendatang.

"Saat ini keduanya, mutar- mutar (keliling) menjajakan dirinya agar bisa dipinang atau diajak parpol nanti. Tapi saya rasa kalau parpol besar dan menangah, mereka cenderung akan menutup diri, tapi disisi lain mereka berjualan dengan membawak element survei elektabitas terbaik untuk di kota Palembang. Makanya kalau partai Golkar saya agak puji seperti ketua DPD Palembang (M Hidayat) dan Politisi PKS Mgs Saiful Padli (anggota DPRD Sumsel) ada keseriusan, tapi PDIP kadernya seperti Finda setengah hati dan ketua DPC nya Julian Gunhar seperempat hati. Tapi dua sekda yang ada terus gerilya," jelasnya.

• Kisah Penjaga Kamar Jenazah RS Siti Aisyah Lubuklinggau, Siap 24 Jam, Pernah Ada Mayat Tumbuh Bulu

• Pria Lajang di Palembang Cabuli Bocah 4 Tahun, Imingi Uang Rp 10 Ribu, Korban Anak Tetangga

Ia sendiri menyarankan, harusnya partai politik tidak memberi peluang orang luar partai untuk diuaung, dan harus ada syarat- syarat berat jika harus mengusung orang non kader.

"Jadi tergantung parpol, kalau parpol papan atas harusnya mengutamakan kader, kalau tidak misal minimal 2-3 tahun sudah jadi kader, sehingga marwah partai terangkat. Tapi kembali lagi, kadang- kadang orang bukan kader bawak hasil survei dan oleh- oleh sedikit yang mereka bawakan untuk jualan ke paprol," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Dr MH Thamrin, jika disetiap konstestasi politik (Pilkada) memang idealnya calon berasal dari parpol sendiri. Tapi persoalan RUU yang dibahas saat ini mengingatkan kembali persoalan yang ada ditanah air ini, meski partai yang tujuannya demokrasi tapi terkadang terkesan mengarah ke oligarki partai, hal ini terlihat dari isu ambang batas PT saat ini.

"Memang kalau kader bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dari partainya, tapi kalau partainnya jelas tidak masalah. Tapi terkadang praktenya tidak seperti itu, lebih mementingkan kelompok tertentu, sehingga yang tampil orangnya itu- itu saja,. Jarang ada kader naik bertahap, misal dari rating hingga atas tapi kalaupun ada saat ini sulit ada," jelasnya.

Ditambahkan Thamrin, parpol yang asa juga terkadang tidak mendengarkan suara kadernya dimana, dan cenderung hanya suara elit parpolnyam

"Jadi jika suara partai paling didengar hanya elitnya saja. Seperti Golkar dan parpol lainnya banyak terperengkap, meski cocok ideologinya tapi kadang dipusat beda, dan ini kritik politik bagi parpol kita kedepan," capnya.

Sementara Sekretaris DPD Golkar Sumsel Herpanto menyatakan, memang ideal kandidat berasal dari kader termasuk Partai Golkar yang selama ini memiliki kader-kader terbaik.

"Menang calon kepala daerah idealnya dari parpol termasuk Golkar, sehingga ia bisa mengemelemtasikan apa maunya partai. Soal RUU memang sudah aturan yang menunggu tinggal keseimbangan. Kalau di Golkar kita berusaha calon harus kader partai dan secara kepartain sudah bisa dilihat gejala Golkar karena kita selalu dorong kaderr maju pilkada baik kabupateb/ kota dan gubernur, jika diusung non partai itu sangat situasional dan kami berusaha selalu mengusung kader disetiap kompetisi kepala daerah," tuturnya.

Ketua DPD PKS Kota Palembang Baduruddin mengungkapkan hal yang sama, jika calon kepala daerah harus kader parpol idealnya, karena kepala daerah bisa jadi perpanjangan tangan dari parpol.

Ia pun sendiri menerangkan jika PKS selama ini dikenal partai kader dan tentunya banyak kader terbaik parpol yang dimiliki PKS, dan ia tidak bisa membayangkan jika ada orang luar dicalonkan PKS, dan apakah akan benar- benar menampung aspirasi parpol itu.

"Kalau berbicara pencalonan memang didaerah belum banyak berminat, tapi mesin partai berjalan, semakin lama semakin percaya diri kami. Seperti di Palembang kita banyak kader, yang dimana kader itu kekuatan kita selama ini," pungkasnya.

Ikuti Kami di Google Klik