Hadapi Gugatan DHDS di MK, KPU PALI Didampingi Pengacara KPU RI di Sengketa Pilpres 2019

TRIBUNSUMSEL.COM.COM, PALI -- Menghadapi tuntutan Pasangan Calon (Paslon) 1 Devi Harianto - Darmadi Suhaimi (DHDS) pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menunjukkan Ali Nurdin sebagai pengacara. 

Pengacara kondang tingkat nasional ini akan menjadi kuasa hukum mendampingi KPU PALI pada sidang sengketa Pilkada di MK dijadwalkan tanggal 26 Januari 2021.

"Ditunjuknya Ali Nurdin sebagai pengacara KPU PALI juga berdasarkan rekomendasi dari KPU Republik Indonesia (RI)," ungkap Ketua KPU PALI, Sunario, Jumat (22/1/2021). 

Menurutnya, Ali Nurdin merupakan pengacara senior yang sudah terbiasa dalam menghadapi sidang sengketa Pilkada di MK. 

Ali Nurdin merupakan pengacara yang pernah mendampingi KPU RI dalam sengketa Pilpres tahun 2014 serta sengketa Pilpres tahun 2019. 

Selain itu, Ali Nurdin dengan Law Firm bernama AnP itu juga pernah mendampingi beberapa partai yang terlibat sengketa pada Pileg di beberapa partai.

Berdasarkan itu, pihaknya optimis jalannya sidang di MK sesuai dengan harapan. 

Dijelaskan, dalam sidang perdana di MK, pihaknya akan terlebih dahulu mendengarkan pembacaan permohonan dari pihak pemohon. 

"Kemudian, barulah kami akan memberikan jawaban terhadap pembacaan atau tuntutan pemohon. Semua berkas sudah kita siapkan," jelasnya. 

Di luar itu, lanjut Sunario adanya tuntutan sengketa Pilkada PALI pada sidang di MK, dipastikan Kabupaten PALI akan dipimpin oleh seorang Penjabat Sementara (Pjs) yang akan ditetapkan oleh Gubernur Sumsel. 

"Karena, periode Bupati dan Wakil Bupati PALI saat ini akan habis pada tanggal 17 Februari 2021. Sementara keputusan sidang, baik itu putusan sela ataupun putusan akhir, tetap tidak bisa terkejar.

Putusan sela diperkirakan pada medio Februari yakni antara tanggal 15-16. Jadi bisa dipastikan akan dipimpin Pjs," katanya (SRIPO/REIGAN)