KEMARIN Kapolri Jenderal Idham Azis Kirim Surat Permohonan Penunjukan Penggantinya ke Jokowi

Menurutnya, surat itu diajukan setelah Idham Azis melaksanakan prosesi serah terima jabatan kepala BNN dan Kapolda Banten pada Selasa (5/1/2021) kemar

Editor: Weni Wahyuny
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis kirim surat ke Jokowi 

"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," ungkap dia.

Setelah mendapatkan usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa rekonstruksi penembakan Laskar FPI belum final
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa rekonstruksi penembakan Laskar FPI belum final (Divisi Humas Polri)

"Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91.

Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.

Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," jelasnya.

Dengan demikian pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi.

Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.

Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.

Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan.

"IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya.

Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat diskusi Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat diskusi Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). ((Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda))

Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," bebernya.

Menurutnya, presiden Jokowi harus mampu mengambil keputusan yang tepat mengenai penunjukkan posisi Kapolri tersebut.

"Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," tukasnya.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kapolri Idham Azis Kirim Surat Kepada Presiden Jokowi untuk Dicarikan Penggantinya

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved