KEMARIN Kapolri Jenderal Idham Azis Kirim Surat Permohonan Penunjukan Penggantinya ke Jokowi

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Beredar kabar bahwa Jenderal Pol Idham Azis kirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait penggantinya sebagai Kapolri.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

Jenderal Idham Azis  telah mengajukan surat permohonan resmi kepada Presiden Jokowi untuk meminta dicarikan penggantinya yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021 mendatang.

Menurutnya, surat itu diajukan setelah Idham Azis melaksanakan prosesi serah terima jabatan kepala BNN dan Kapolda Banten pada Selasa (5/1/2021) kemarin.

Baca juga: Dulu Ajudan Jokowi, Profil Komjen Listyo Sigit Prabowo Disebut Calon Wakapolri Gantikan Gatot Eddy

"Iya benar, hari Selasa (05/01), pada acara sertijab Kepala BNN dan Kapolda Banten di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya kepada Presiden Joko Widodo," kata Argo saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021).

Argo menuturkan surat tersebut diserahkan secara resmi kepada Mensesneg Pratikno.

"Surat tersebut sudah diserahkan kepada Mensesneg Pratikno kemarin," pungkasnya.

Baca juga: Terbaru, IPW Sebut Ada Gagasan Sepaket di Istana, Gatot Eddy Calon Kuat Kapolri, Ini Calon Wakil

Calon Kapolri dan Wakapolri

Diperkirakan saat ini Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan menunjuk Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Perkiraan tersebut diungkap oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Neta menyebut nama itu menjadi menjadi perbincangan hangat di istana.

Nantinya, Jokowi akan sekaligus menunjuk Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo sebagai Wakapolri untuk menggantikan posisi Gatot.

"Saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri, yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Fahri Hamzah Sentil Mensos Risma yang Blusukan : Beda jadi Walikota dan Menteri

Dari pantauan IPW, gagasan tersebut semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR.

Ini setelah Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden.

"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," ungkap dia.

Setelah mendapatkan usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021.

"Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91.

Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.

Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," jelasnya.

Dengan demikian pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi.

Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.

Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.

Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan.

"IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya.

Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," bebernya.

Menurutnya, presiden Jokowi harus mampu mengambil keputusan yang tepat mengenai penunjukkan posisi Kapolri tersebut.

"Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," tukasnya.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kapolri Idham Azis Kirim Surat Kepada Presiden Jokowi untuk Dicarikan Penggantinya