Pilkada PALI 2020

DHDS Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu PALI Siapkan Data

Terkait adanya keberatan salah satu Paslon, menurutnya, itu sah-sah saja dan ada salurannya yaitu ke Mahkamah Konstitusi (MK)

SRIPOKU/REIGAN
Massa Pendukung Paslon Pilkada PALI di halaman KPU PALI, Selasa (15/12/2020) 

TRIBUNSUMSEL.COM,  PALI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyebutkan bahwa tahapan hasil rekapitulasi suara Pilkada PALI sah sesuai aturan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) PALI. 

"Bawaslu PALI memastikan proses penghitungan suara hasil pemungutan suara pada Pilkada PALI 9 Desember lalu sesuai mekanisme." ujar Heru Muharam Ketua Bawaslu PALI melalui divisi SDM Basrul SAP, Rabu (16/12/2020).

Terkait adanya keberatan salah satu Paslon, menurutnya, itu sah-sah saja dan ada salurannya yaitu ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dimana, langkah tersebut sangat dihormati untuk mencari keadilan ke MK dari pihak yang merasa keberatan dengan hasil Pilkada. 

Basrul juga menyebut bahwa apabila memang terjadi ada gugatan ke MK, Bawaslu selaku pihak terkait juga akan mempersiapkan data sesuai tupoksi Bawaslu. 

"Kita juga akan mempersiapkan data seusai tugas kita. Sebab, Bawaslu selaku pihak terkait pasti dilibatkan dalam hal ini, dan kita akan ikuti proses itu," katanya. 

Terkait tidak ditandatanganinya berita acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh salah satu saksi Paslon, dijelaskan Basrul tidak menggugurkan keabsahan hasil rapat pleno. 

"Hasil rapat pleno tetap sah walaupun ada salah satu Paslon tidak menandatangani berita acara, tetapi apabila ada gugatan ke MK, KPU belum bisa menetapkan pasangan calon pemenang Pilkada," jelasnya

DHDS Ajukan Gugatan ke MK

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nomor urut 1 Devi Harianto - Darmadi Suhaimi (DHDS) menolak menandatangi hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) PALI. 

Hasil rapat pleno KPU PALI disaksikan dari dua pihak Paslon Pilkada PALI menyatakan bahwa Paslon 1 DHDS memperoleh 51205 Suara, sementara Paslon 2 HERO dengan raihan 51836 Suara. 

"Melalui saksi kami, kami menolak hasil rapat pleno hari ini, karena apa yang kami perlukan, seperti data-data yang dibutuhkan tidak di kasih oleh komisioner KPU." ungkap Devi Harianto Cabup PALI nomor urut 1 DHDS, Selasa (15/12/2020). 

Devi Harianto didampingi Cawabup PALI, Darmadi Suhaimi menuturkan, bahwa adapun poin-poin yang tidak disepakati, seperti data pemilih, baik dari yang pakai KTP dan melalui undangan khususnya di Kecamatan Talang Ubi tidak diberikan oleh Komisioner KPU PALI. 

"Kalau terindikasi (kecurangan), maka akan dibuktikan, lantaran akan ada upaya lanjutan lagi. Sesuai aturan dipastikan ke MK, jadi kami menolak hasil hari ini. Kemudian mengajukan keberatan ke MK," jelas Devi. 

Ia mengklaim telah banyak temuan khususnya dalam hal ini pemerintah dalam menerbitkan KTP Elektronik. 

"Sudah kami temukan, hari ini ada yang buat KTP dan itu sah-sah saja secara undang-undang, tapi mereka tidak ada rumah dan alamat di PALI." katanya. 

"Hasil rapat pleno hari ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Perjuangan kita belum selesai." tambah Devi dihadapan asa penduduknya yang madati kawasan Kantor KPU PALI. 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved