Hanya Digaji Rp119 Ribu Sebulan, Ratusan Guru Honorer SLB Mengadu ke Anggota DPRD Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Sumatera Selatan mendesak pemerintah provinsi untuk peduli dan memperhatikan nasib mereka.

Ratusan guru honorer itu mengaku sejak lama hanya mendapat gaji Rp 119 ribu per bulan dan dibayarkan selama 6 bulan sekali.

Tak hanya itu, para guru honorer SLB ini meminta pemerintah Provinsi menerbitkan surat keputusan (SK) honorer yang telah habis dan hanya diperpanjang kepala sekolah.

Selain itu ratusan guru honorer dari 14 kabupaten kota di Sumsel itu juga meminta agar dilakukan pengangkatan CPNS untuk guru SLB dan memberikan kuota serta memprioritaskan para guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi tersebut.

Keluhan ratusan guru itu disampaikan langsung kepada jajaran Komisi V DPRD Provinsi Sumsel yang melakukan kunjungan ke SLB Negeri Prabumulih Kelurahan Karangraja Kecamatan Prabumulih Timur, Senin (26/10/2020).

"Kami menyampaikan tiga masalah ke para dewan yakni masalah SK, Kesejahteraan dan pengangkatan. Untuk SK kami pada 2018 dari Gubernur dan dua tahun habis, harapan kami diperpanjang lagi semoga bisa diprioritaskan diangkat jika ada kuota nantinya," ungkap Ketua Forum Guru Honorer SLB Sumsel, Eva Mayasari ketika diwawancarai usai pertemuan.

Eva menuturkan, pihaknya mengharapkan mendapat gaji yang sesuai dengan standar kesejahteraan disebabkan saat ini hanya menerima Rp 119 ribu dan dibayar 6 bulan sekali.

"Sekarang cukup tidak cukup ya dicukupkan, kita tidak menuntut awalnya namun lama-lama kami minta tolong juga agar kesejahteraan kami diperhatikan. Selama ini selalu diabaikan alhamdulilah sekarang diperhatikan DPRD Sumsel," tuturnya.

Lebih lanjut Eva mengaku, untuk 14 kabupaten kota di Sumsel ada sekitar 341 orang tenaga pengajar SLB terdiri dari 119 orang PNS dan 222 orang merupakan honorer.

"Sekarang ini banyaklah honorer dari pada PNS, di kota Prabumulih sendiri tenaga honorer berjumlah 15 orang sementara PNS hanya 4 orang. Bahkan ada di Kabupaten kota di Sumsel hanya satu PNS itupun kepala sekolah, kami mengharapakan agar ada pengangkatan dan diberikan kuota untuk kami honorer ini untuk diangkat PNS atau PPPK," harapnya.

Eva menuturkan perhatian DPRD Sumsel yang peduli dengan para tenaga honorer tersebut membuat pihaknya berkumpul di kota Prabumulih.

"Selama ini tidak ada yang peduli, makanya teman-teman dari 14 kabupaten kota datang ke Prabumulih meminta DPRD Provinsi menindaklanjuti keluhan kami ini," katanya.

Menanggapi itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Rizal Kenedi mengaku prihatin dengan nasib para tenaga honorer yang tidak dipedulikan dan hanya mendapat upah Rp 119 ribu dibayar 6 bulan sekali.

"Upah itu tidak realistis, kita sudah koordinasi dengan Kabid SLB mudah-mudahan anggaran 2021 dianggarkan minimal Rp 500 ribu maksimal Rp 1,5 juta dan masalah kesejahteraan serta SK menjadi bahan untuk diperjuangkan Komisi V DPRD Provinsi Sumsel," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Susanto Adjis SH mengaku beberapa perlu diperjuangkan pertama mengenai SK para guru yang kebanyakam bukan tenaga linier, lalu mengenai gaji dan sarana prasarana di sekolah.