Ahok Dinilai Cuma Tepat di Swasta dan Tak Bisa Jadi Menteri, Kekurangannya Diungkap M Qodari

TRIBUNSUMSEL.COM - Alasan Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok) sebaiknya tidak ditempatkan di jabatan publik diungkap oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari.

Dalam tayangan di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, diunggah Minggu (27/9/2020), hal itu terungkap. 

Diketahui Ahok pernah menduduki sejumlah jabatan publik, seperti Bupati Belitung Timur, Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga yang terbaru sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Qodari menilai sebetulnya sifat Ahok tidak cocok untuk menjadi pejabat publik.

Ia memberi contoh pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

"Waktu Pilkada Jakarta, setelah quick count di salah satu televisi dan hasil quick count menunjukkan bahwa dia kalah, oleh host saya ditanya, 'Bagaimana dengan nasib Ahok ke depan?," papar Qodari.

Ia menjelaskan Ahok adalah tipe pejabat yang kurang memiliki kemampuan komunikasi.

Qodari memberi contoh Ahok seharusnya menjabat posisi yang didelegasikan langsung untuknya, bukan melalui pemilihan seperti pilkada.

"Saya bilang, 'Kalau untuk pemilihan langsung seperti ini kayaknya enggak bisa karena Ahok ini istilahnya bagus kerjanya, buruk komunikasinya'," jelasnya.

"Mungkin harus dia yang ditunjuk, bukan dipilih. Misalnya seperti menteri," lanjut pengamat politik tersebut.

Meskipun begitu, Qodari kembali berpikir-pikir jabatan menteri juga kurang cocok untuk Ahok.

"Kayaknya jadi menteri pun juga enggak cocok karena menteri itu jabatan publik. Jabatan publik itu adalah jabatan yang kerja harus bagus, komunikasi juga harus bagus," terang Qodari.

Ia menilai, jika komunikasi publik seorang pejabat tidak disampaikan dengan baik, maka citranya akan rusak.

"Contohnya siapa? Ahok sendiri," ungkap Qodari.

Qodari menilai Ahok jauh lebih baik bekerja di bidang swasta yang tidak memerlukan interaksi dengan khayalak.

"Karena itu kesimpulan saya, Ahok cuma tepat di ranah swasta, di perusahaan swasta, enggak cocok punya jabatan publik atau yang berinteraksi dengan publik," simpulnya.

Lihat videonya mulai menit 6:00

Said Didu: Ahok Baru Ahok kalau Kontroversial

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut menanggapi kritik yang dilontarkan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Indonesia Business Forum di TvOne, Rabu (16/9/2020).

Diketahui viral di media sosial kritik Ahok terkait kinerja internal dalam BUMN, terutama Pertamina.

Ia membongkar sistem gaji yang tidak adil sampai banyaknya orang 'titipan' yang menjadi direksi di berbagai perusahaan BUMN.

Sebagai orang yang pernah berkiprah di BUMN pada 2005-2010, Said Didu turut menanggapi hal tersebut.

"Saya melihat, selamat datang kembali Ahok ke dunianya," komentar Said Didu.

"Ahok itu baru Ahok kalau kontroversial. Kalau enggak kontroversial, sudah ganti nama," lanjutnya.

Ia menilai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang kerap menuai kontroversi sejak menjadi pejabat publik.

Selain itu, Ahok dikenal dengan kritiknya yang pedas pada setiap praktek kecurangan di pemerintah.

Said Didu mengaku cukup mengikuti pemberitaan tentang Ahok ini.

Ia lalu menyinggung beberapa poin yang dinilainya menarik dari kritik Ahok.

Menurut Said, hal yang dikeluhkan Ahok justru adalah tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama.

"Ini tugas dia semua. Jadi seakan-akan Ahok ini mengeluh dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dan disampaikan ke publik," ungkit Said Didu.

"Jadi pertanyaan saya, apakah dia mau memperbaiki atau sudah angkat tangan?" sindirnya.

Ia memberi contoh pada penugasan jajaran direksi.

"Karena semua yang disampaikan itu tugas komisaris. Seperti dia menyatakan, direksi sering ke menteri," jelas Said.

"Lah, itu tugas komisaris ke menteri, bukan tugas direksi. Kalau perlu komisaris ke presiden," lanjutnya.

Said menyinggung hal itu pernah disampaikannya di masa lampau, yakni kepada siapa saja Ahok bertanggung jawab.

Menurut dia, dengan Ahok melontarkan kritik seperti itu, sama saja menunjukkan tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri.

"Tugas Ahok itu empat, ke presiden, ke DPR, ke Menteri ESDM, ke Menteri Keuangan, nagih utang, dan lain-lain. Itu tugas dia, tapi enggak dia laksanakan," sindirnya lagi.

Lihat videonya mulai menit 6:50

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ungkap Kekurangan Ahok hingga Tak Bisa Jadi Menteri, Qodari: Dia Cuma Tepat di Swasta, Bukan Publik, https://wow.tribunnews.com/2020/10/01/ungkap-kekurangan-ahok-hingga-tak-bisa-jadi-menteri-qodari-dia-cuma-tepat-di-swasta-bukan-publik?page=all.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani