Bupati Muara Enim Berang Ada 38 TKA China Masuk Tanpa Izin, Ada Masalah Baru Koordinasi

Selain itu lanjutnya, pihaknya juga meminta perusahaan agar aktif dalam kegiatan CSR terkhusus bagi masyarakat sekitar.

"Saya harap PT. GPEC merangkul dunia usaha daerah, seperti membeli produk material dan makanan dari perusahaan lokal tanpa harus membeli ke luar Kabupaten Muaraenim," jelasnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Muaraenim, Made Nur Hepi Juniarta menyampaikan, dokumen perizinan dan keimigrasian dari 38 orang TKA tersebut sudah lengkap memenuhi syarat
sebagai subyek yang dapat masuk dan legal untuk bekerja di Indonesia.

"Dalam dokumen keiimigrasian, 38 orang TKA tersebut memang diperuntukkan sebagai tenaga kerja ahli
(skilled jobs),"katanya.

Diakuinya bahwa adanya komunikasi yang terputus antara PT. GPEC dan
pemerintah daerah sehingga informasi ini tidak sampai dan masyarakat tidak mengetahuinya.

"Dan kedepan kita tekankan kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang menggunakan TKA, untuk di minta menjaga kondusifitas diwilayah tersebut bukan sebaliknya yang akhirnya menimbulkan gesekan dengan masyarakat dan pemerintah setempat,"katanya.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga berharap agar perusahaan-perusahaan itu juga dapat selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

"Jangan sampai kejadian seperti ini,setelah ada kejadian baru mau berkomunikasi dan berkoordinasi. Sebab salah satu.penyebab terjadinya penyetopan yang dilakukan masyarakat kemarin itu disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi,"tegasnya.

Sementara itu, Project Assistant Manager PT. GPEC dan Manager Humas PT. SGLPI meminta maaf atas ketidaknyamanan pemerintah daerah atas komunikasi yang tidak lancar dari perusahaan mereka sehingga kerap membuat kesalahpahaman di masyarakat dan merepotkan pemerintah
daerah.

"Kedepan hal tersebut akan kita perbaiki. Khusus untuk 38 orang TKA yang baru datang,"katanya.

Ia juga menjelaskan terkait 38 TKA tersebut semua sudah sesuai prosedur perizinan yang berlaku dan memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Termasuk karantina, rapid tes maupun swab tes. 38 orang TKA tersebut tidak dipekerjakan sebagai tenaga kerja kasar (non-terampil) melainkan memang tenaga ahli yang nantinya dialihfungsikan kepada tenaga ahli dari dalam negeri. Selanjutnya nanti kita juga akan melaporkan data-data lengkap terkait 38 orang TKA ke Pemerintah Kabupaten Muaraenim,"jelasnya.

Ia juga mengatakan proyek strategis PLTU Sumsel I sudah direncanakan tahun 2019, namun karena pandemi Covid 19
sempat terhenti dan banyak permasalahan.

"Namun sebagai perusahaan BUMN (China) tetap komitmen untuk menyelesaikan proyek dan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan seluruh karyawan perusahaan karena sesuai target tahun 2023 proyek PLTU Sumsel harus selesai dan di kita saat ini ada sekitar 200 tenaga kerja lokal yang sudah kita berdayakan, dan itu semua berasal dari desa-desa disekitar perusahaan,"katanya.